Ini alasan Menko Darmin ngotot berikan suntikan modal ke BUMN
Ini alasan Menko Darmin ngotot berikan suntikan modal ke BUMN. Pemerintah, menurutnya, memberikan PMN untuk BUMN agar dapat menggarap proyek infrastruktur yang sedang dijalankan. Menko Darmin menegaskan, pemberian PMN bukan berarti BUMN tak mampu lagi mencari suntikan modal.
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengagendakan rapat kerja (raker) dengan pembahasan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pembahasan tersebut juga menyangkut desakan anggota dewan agar pemerintah menunda pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) mengingat kondisi keuangan negara tidak terlalu baik.
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menjelaskan bahwa pemerintah memberikan PMN untuk BUMN agar dapat menggarap proyek infrastruktur yang sedang dijalankan.
"Jangan dilihat bahwa seberapa penting, ini bagian dari keseluruhan proyek yang sudah dirancang. Mohon mari kita dukung ini dan ini hanya bagian saja dari keseluruhan," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/10).
Menko Darmin menegaskan, pemberian PMN bukan berarti BUMN tak mampu lagi mencari suntikan modal. "Tolong dimengerti, PMN bukan karena dia hopeless tidak bisa hidup," ungkap dia.
Sebagai informasi, ada empat BUMN yang berencana melakukan right issue antara lain, PT Jasa Marga Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Krakatau Steel Tbk dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PP). Rencana tersebut merupakan bagian dari program privatisasi dan penguatan modal ke empat BUMN tersebut.
Proses right issue juga untuk mempertahankan struktur porsi pemegang saham antara pemerintah dan publik. Tercatat, WIKA akan mendapatkan PMN Rp 4 triliun, JSMR sebesar Rp 1,5 triliun, KRAS mendapatkan Rp 1,25 triliun dan PTPP sebesar Rp 2,25 triliun.
Di mana masing-masing ditargetkan memperoleh total tambahan modal sebesar WIKA Rp 6,1 triliun, JSMR Rp 1,8 triliun, KRAS Rp 1,7 triliun dan PTPP Rp 4,4 triliun.
Baca juga:
Pemerintah didesak hanya beri PMN ke BUMN pemilik program prioritas
Terima suntikan modal, BUMN diminta bikin rencana bisnis
Ini catatan DPR soal 4 BUMN terbitkan saham baru
Sri Mulyani pastikan suntikan modal ke BUMN tak dipangkas
Sri Mulyani dan DPR sepakat 4 BUMN jual saham baru
FITRA sebut dana PMN BUMN lebih dinikmati elit partai
Tak ada PMN di 2017, bos PLN waspadai proyek pembangkit 35.000 MW
-
Bagaimana cara DPR RI memastikan kinerja BUMN yang mendapat PMN? Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI," ujarnya.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Siapa yang menunjuk Tanri Abeng sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.