Ini jawaban Menkeu Sri Mulyani soal Tax Amnesty di hadapan hakim MK
Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri sidang gugatan Tax Amnesty di Mahkamah Konstitusi (MK). Menkeu menjelaskan bagaimana Tax Amnesty bukanlah undang-undang yang tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dia menekankan bahwa Tax Amnesty bukan bertujuan memberikan pengampunan bagi para pengemplang pajak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri sidang gugatan Tax Amnesty di Mahkamah Konstitusi (MK). Menteri Sri Mulyani menjelaskan mengenai Tax Amnesty di hadapan majelis hakim hampir satu jam lebih, dengan penuh semangat.
Menkeu menjelaskan bagaimana Tax Amnesty bukanlah undang-undang yang tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dia menekankan bahwa Tax Amnesty bukan bertujuan memberikan pengampunan bagi para pengemplang pajak.
"Tax amnesty sama sekali bukan untuk pengampunan bagi pengemplang pajak, tapi sarana agar wajib pajak dapat menarik harta di luar negeri untuk dijadikan investasi dalam negeri, dan memberikan kemajuan perekonomian dalam negeri," ujar Menteri Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/9).
Dia juga mengatakan bagaimana Tax Amnesty dapat memberikan tiga keuntungan bagi masyarakat miskin di Indonesia. Pertama, dana repatriasi dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Kedua, uang tebusan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
"Ketiga, terjaminnya penciptaan lapangan kerja dan meningkatnya sektor perekonomian sehingga tingkat suku bunga menurun dan meningkatkan daya beli masyarakat," ungkapnya.
Menteri keuangan sangat berharap bahwa pandangan negatif masyarakat terkait undang-undang Tax Amnesty dapat berubah. Dikarenakan Tax Amnesty menguntungkan masyarakat Indonesia. Menteri Sri Mulyani bahkan menyebutkan beberapa bukti pertumbuhan ekonomi akibat adanya Tax Amnesty.
"Realisasi positif dalam pasar keuangan di mana indeks harga saham gabungan sebelum Undang-Undang Tax amnesty disahkan, pada 20 juli 2016, sebesar 4.386. Sesudah Tax Amnesty menjadi sebesar 5.242. Kenaikannya sebesar 40,67 persen," katanya.
Selain IHSG, obligasi dan nilai tukar Rupiah terus menguat. Dengan bukti ini diharapkan khalayak memahami bahwa keuntungan Tax Amnesty bukan hanya untuk pemerintah, namun, juga untuk masyarakat.
"Tax Amnesty bukan hanya untuk kepentingan nasional, namun juga memberikan keuntungan bagi wajib pajak, agar mereka dapat jujur dan patuh terhadap pajak. Terutama wajib pajak di lapisan terkaya dapat terus konsisten membayar pajak dan patuh pada pajak, ini juga untuk kepentingan pembangunan nasional," ujarnya.
Baca juga:
Sri Mulyani & Yasonna Laoly di sidang uji materiil UU Amnesti Pajak
Ini alasan pengusaha minta tebusan termurah Tax Amnesty diperpanjang
Pengusaha Kadin bakal geruduk kantor pajak 27 September, ada apa?
Pengusaha minta tarif tebusan termurah Tax Amnesty diperpanjang
Jelang akhir periode, harta Tax Amnesty tembus Rp 1.000 triliun
Wamenkeu: Setiap hari, jumlah harta Tax Amnesty melonjak luar biasa
Ikut Tax Amnesty kini bisa di kantor BEI, Sabtu-Minggu tetap buka
-
Bagaimana Feri Amsari menyiasati celah hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi? Hanya, Feri melihat ada celah mengajukan hak angket terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat usia minimal capres-cawapres. Objeknya diganti menjadi presiden yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Karena presiden berpotensi konflik kepentingan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi yang menguntungkan putra kandungnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut."Jadi, mestinya objeknya adalah pelanggaran UU oleh presiden. Karena presiden berpotensi melakukan intervensi melalui konflik kepentingan dengan ketua Mahkamah Konstitusi untuk keuntungan anak kandungnya," jelas Feri.
-
Kapan Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres? Momen kunjungan kerja ini berbarengan saat Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres diajukan Kubu Anies dan Ganjar.
-
Kapan Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi? Sebelumnya, Masinton Pasaribu berupaya menggalang dukungan anggota Dewan untuk mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi.
-
Kenapa Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi? Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengusulkan penggunaan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi karena putusannya terkait batas usia capres-cawapres dinilai tidak berlandaskan konstitusi.
-
Apa harapan Anies Baswedan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK)? “Kita hormati, kita belum tahu, dan kita tidak mau berspekulasi, tapi kita berharap bahwa MK mengambil peran untuk menyelamatkan demokrasi kita, membuat mutu demokrasi kita terjaga,” kata Anies di MK.
-
Apa yang diubah Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024? Jumlah ini bertambah dari sebelumnya yang terbatas 17 orang. “Ada kesepakatan baru, sekarang 19 orang. Sebelumnya MK hanya memperbolehkan pemohon membawa 17 orang terdiri dari 15 saksi dan 2 ahli,” kata Fajar kepada awak media di Gedung MK Jakarta, Selasa (26/3/2024).