Jokowi akui perbedaan data hambat kebijakan ekonomi
Maka itu, dia memutuskan untuk mengandalkan data ekonomi milik Badan Pusat statistik.
Presiden Joko Widodo mengaku perbedaan data menghambat dirinya mengambil kebijakan ekonomi. Maka itu, dia memutuskan untuk mengandalkan data ekonomi milik Badan Pusat statistik.
Hal tersebut diungkapkannya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Kenapa sapi Presiden Jokowi di Blora mengamuk? Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
"Sejak masuk istana sampai sekarang, kalau saya ingin misalnya data kemiskinan, Kemenkes ada, Kemensos ada, BPS ada, datanya berbeda-beda. Ini yang mulai sekarang saya tidak mau. Urusan data pegangannya hanya BPS," katanya.
"Data beras juga beda-beda. Bagaimana saya mau mutuskan impor atau tidak? menteri pertanian begini, menteri perdagangan begini, BPS begini. Di lapangan berbeda lagi. Inilah kondisinya. Kalau kita harus impor ya impor, tegas."
Menurut Jokowi, data yang akurat memudahkan pemerintah membuat kebijakan tepat sasaran. Pada gilirannya, ini juga akan memudahkan Indonesia berkompetisi dengan negara lain.
"Kalau tidak benar, hati-hati. Saya cross check, entah dengan cara apa ambil sampel atau cari data di lapangannya, nanti ada keputusan yang lain," ujarnya.
Kepala negara juga meminta pengusaha membantu menyukseskan sensus ekonomi.
"Beri data yang benar. Ini tidak ada urusan sama pajak. Kalau omset seribu ya bilang seribu, jangan di diskon. Ini penting sekali untuk melihat competitiveness, melihat kondisi pengusaha mikro, sehingga kebijakan apa yang akan dijalankan jadi makin jelas."
Baca juga:
Darmin minta asosiasi tingkatkan standar kompetensi pekerja RI
Mendag: Konsumen Indonesia masih rentan dieksploitasi
Ini langkah pemerintah Jokowi sambut dana ratusan triliun rupiah
5 Alasan mengapa Indonesia harus punya Tax Amnesty
Jaga pakan ternak, pemerintah impor 191 ribu ton jagung
Cegah pemalsuan pelumas, Pertamina gandeng Kementerian Hukum dan HAM