Kanwil BPN Jatim Perkuat Sinergi dengan Pemda untuk Capai Peta Jawa Timur Lengkap
Sinergi di Jawa Timur sejauh ini sudah berhasil mewujudkan pendaftaran tanah 70,57% sejumlah 14.116.932 bidang dari total sekitar 20 juta bidang tanah.
Sinergi antara Kanwil dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, dan stakeholder melalui Pola Trijuang
Kanwil BPN Jatim Perkuat Sinergi dengan Pemda untuk Capai Peta Jawa Timur Lengkap
Informasi terkait program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus disebarluaskan kepada masyarakat. Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Apa isi dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kementerian ATR/BPN dan Kementerian KKP? Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Program Kelautan dan Perikanan serta Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
-
Siapa saja yang dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian ATR/BPN? Dalam kegiatan ini, dilantik tiga pejabat untuk mengisi posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat pusat. Di antaranya Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Rudi Rubijaya; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan PendaftaranTanah, Ana Anida; dan Direktur Penatagunaan Tanah pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Wartomo. Sementara, tujuh pejabat lainnya dilantik untuk mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Di mana penyerahan sertifikat PLBN dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN? Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
Disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur, Ribut Hari Cahyono bahwa pihaknya telah menggagas sinergi antara Kanwil dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, dan stakeholder melalui Pola Trijuang.
"Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,"
ungkapnya dalam Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Mustika Kabupaten Tuban (8/8/2023).
Sinergi di Jawa Timur sejauh ini sudah berhasil mewujudkan pendaftaran tanah 70,57% sejumlah 14.116.932 bidang dari total sekitar 20 juta bidang tanah.
Dalam cakupan luas, proses pendaftaran bidang tanah di Indonesia dipercepat dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Anggota Komisi II DPR RI, Haeny Relawati Rini Widyastuti mengatakan, agar PTSL dapat berjalan lancar, Komisi II DPR RI terus mengawal pelaksanaannya termasuk dari segi anggaran, pengawasan, dan penyelesaian kendala di lapangan.
"PTSL dapat berjalan dengan baik apabila ada koordinasi dan dukungan dari pemerintah pusat, Pemda, dan berbagai pihak. Keberhasilan PTSL ini tidak hanya Kementerian ATR/BPN saja, namun ada peran dari Pemda dan masyarakat setempat," pungkas Haeny Relawati Rini Widyastuti.
Dalam sosialisasi kali ini juga diserahkan sertipikat hasil program PTSL kepada 11 perwakilan masyarakat asal Kabupaten Tuban.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, Kepala Subbagian Umum dan Humas Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, serta Pejabat Fungsional Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur.
Merdeka.com