Kejar pajak artis media sosial, DJP rancang sistem pengawasan anyar
"Kita sedang bentuk sistem dan pengawasan baru supaya para artis Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya ini tertib pajak."
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para artis media sosial dan pengusaha jual beli online tidak selamanya bisa menghindar dari kewajiban pembayaran pajak. Saat ini, DJP tengah mengkaji pembentukan suatu sistem pengawasan kepatuhan para artis media sosial ini.
"Kita sedang bentuk sistem dan pengawasan baru supaya para artis Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya ini tertib pajak," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, saat ditemui di Malang, Kamis (13/10) .
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Kapan harga bahan pangan di Jakarta terpantau naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
Yoga menegaskan, DJP tengah bekerja agar sistem ini keluar secepatnya. Sayangnya dia tidak mengungkapkan target waktu penyelesaian sistem ini. "Siapapun punya penghasilan itu harus kena pajak. Saat ini tidak semua tertib," tuturnya.
Yoga mengakui sistem pengawasan bisnis daring memang masih menjadi masalah pihaknya. "Prinsipnya mereka tetap terutang pajak cuma karena mature bisnisnya seperti jadi lebih susah diawasi. Jual beli lewat online lebih susah diawasi dibanding toko," jelasnya.
Baca juga:
Periode II Tax Amnesty, DJP beri karpet merah pengusaha UKM
Dana Tax Amnesty belum mengucur ke pasar modal
Google tunggak pajak Rp 2 triliun selama lima tahun
Nilai iklan start up 2015 tembus Rp 11 T, setengahnya diraup Google
Awkarin dkk bakal dikenai pajak