Kemenhub gelontorkan Rp 79,9 miliar bangun 6 rute KA perintis
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menandatangani kontrak untuk membangun enam rute kereta api perintis di tahun sebesar Rp 79,9 miliar, dana tersebut menurun 18,92 persen dari alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp 98,5 miliar.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian menandatangani kontrak untuk membangun enam rute kereta api perintis di tahun sebesar Rp 79,9 miliar. Tujuannya, untuk memperbaiki layanan transportasi kereta api dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan untuk membantu mobilitas masyarakat.
"Sore ini kita baru saja menyaksikan penandatanganan kontrak angkutan perintis untuk 6 rute. Ini ketiga kalinya, PSO (subsidi) diberikan selesai akhir 2017. Mudah-mudahan ini bisa lancar," ujar Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (19/1).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Kenapa APBN dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat? Fungsi dan tujuan APBN untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Zulfikri mengatakan dana tersebut menurun 18,92 persen dari alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp 98,5 miliar. Menurutnya, hal ini dikarenakan penyerapan tahun lalu kurang maksimal, yakni hanya 85 persen. Sehingga perlu adanya optimalisasi anggaran di tahun 2018.
"Namun, jumlah penumpang meningkat, itu karena efisiensi KAI Kami berharap KAI sebagai operator kereta api perintis dapat menjaga dan bahkan memperbaiki pelayanan transportasi kereta api perintis dengan menjaga prioritas keselamatan," katanya di Kementerian Transportasi, Jakarta, Jumat 19/1).
Tercatat, jumlah penumpang kereta perintis di tahun 2017 mencapai 1,43 juta penumpang atau sebesar 45,77 persen. Meningkat dari tahun 2016 dengan total penumpang mencapai 1,28 juta penumpang atau sebesar 39,85 persen.
Enam kereta perintis tersebut di antaranya, KA Perintis Aceh dengan jalur Kreung Mane-Bungah-Kreung Geukeuh sepanjang 11,35 kilometer dengan nilai kontrak 2018 sebesar Rp 16,9 miliar, dengan frekuensi 10 KA per hari dan daya dukung 192 orang per kereta.
Kereta Perintis Sumatera Barat (Ana Valley Railway) dengan persimpangan Lubuk Alung Kayu Tanam sepanjang 20,34 km dengan nilai kontrak Rp 11,4 miliar, dengan frekuensi 4 KA per hari dan daya dukung 180 orang per kereta api.
KA Kintalai Selatan (KA Kertalaya) dengan penyeberangan Kertapati Inderalaya sepanjang 26 km dengan nilai kontrak Rp 4,29 miliar, frekuensi 2 KA per hari dan kapasitas 292 orang per kereta.
Kereta Perintis Jawa Barat (KA Siliwangi) dengan 27.237 km layanan Sukabumi Cianjur dengan nilai kontrak Rp 15,7 miliar, frekuensi 6 KA per hari dan daya dukung 472 orang per kereta.
Kereta Perintis Jawa Tengah (Kara Batara Kresna) dengan silang layanan Purwosari Sukoharjo Wonogiri sepanjang 36,67 km dengan nilai kontrak Rp 10 miliar, frekuensi 4 KA per hari dan daya dukung 117 orang per kereta.
Penugasan angkutan KA Perintis Jawa Timur (KA Jenggala) dengan 31,85 km Mojokerto Tarik Tulangan Sidoarjo dengan nilai kontrak Rp 21,4 miliar, frekuensi 10 KA per hari dan daya dukung 266 train orang.
Zulfikri berharap ke depan pelaksanaan perkeretaapian perintis dapat terus berdampak pada ekonomi lokal, sebuah peningkatan daya beli. Sehingga status perkeretaapian perintis bisa berubah, dan dana tersebut bisa dialokasikan untuk perkeretaapian perintis di luar 6 penyeberangan.
"Pelaksanaan angkutan kereta perintis sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan angkutan massal yang nyaman dan terjangkau. Untuk itu, pemerintah menugaskan KAI sebagai penyelenggara sebagaimana yang tertuang dalam keputusan perhubungan," tuturnya.
Baca juga:
Jalur kereta ganda Medan-Kualanamu ditargetkan rampung November 2018
Menhub Budi terkesan pesawat Nurtanio buatan anak bangsa
Menhub Budi tawarkan Arab Saudi investasi bangun LRT BSD-Bandara Soekarno-Hatta
Ada aturan pengiriman online, 40 persen barang masih menumpuk di pelabuhan
Cabut larangan terbang, Uni Eropa akan uji penerbangan di Papua