Kemenkeu Sebut Penyaluran PMN ke BUMN Sebesar Rp42 Triliun Bukan Pemborosan
Pemerintah mengalokasikan anggaran PMN untuk sembilan BUMN di tahun depan. Adapun anggaran tersebut disiapkan mencapai Rp42,38 triliun, yang tertuang di dalam APBN 2021.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Racmatawarta, menegaskan bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di 2021 sebesar Rp42,385 triliun bukan suatu pemborosan. Sebab, PMN diberikan oleh pemerintah berdasarkan tujuan tertentu.
"Kita akan pastikan kucuran dana PMN ada tujuannya. Ada yang dilakukan BUMN perlu disupport dan juga pastikan perencanaannya diwujudkan. Jadi ini bukan pemborosan," kata dia dalam acara diskusi virtual di Jakarta, Jumat (6/11).
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Siapa yang memulai gerakan Kebangkitan Nasional? Hari Kebangkitan Nasional merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo yang membawa dampak dan perubahan besar bagi tatanan masyarakat.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Siapa yang menunjuk Tanri Abeng sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran PMN untuk sembilan BUMN di tahun depan. Adapun anggaran tersebut disiapkan mencapai Rp42,38 triliun, yang tertuang di dalam APBN 2021.
Dia menambahkan, penyertaan modal tersebut juga tidak asal tunjuk. Pemerintah telah mendapatkan usulan dari Kementerian BUMN, yang sebelumnya sudah dievaluasi perusahaan-perusahaan BUMN mana yang perlu didukung proyeknya, dan mana yang bisa membiayai proyeknya sendiri.
"BUMN bisa kapasitas biayai sendiri tidak kita support. Yang kita support yang punya ide atau penugasan dari pemerintah dan dilakukan BUMN kapasitas terbatas," katanya.
Modal Pertumbuhan Ekonomi
Sebelumnya, Isa menekankan, pemberian PMN tahun depan dilakukan sebagai modalitas pemulihan ekonomi nasional. Pemberian PMN juga tertuang di dalam Peraturan Pemerintah, sebagai program lanjutan pemulihan ekonomi.
"Pemberian PMN adalah salah satu cara untuk pemulihan ekonomi kita," dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (6/11).
Pemerintah ingin, BUMN terlibat aktif dan berpartisipasi di dalam membangkitkan perekonomian. Sehingga diharapkan perusahaan BUMN tersebut dapat membuat terciptanya lapangan kerja, dan kegiatan usaha secara multiplayer efek.
(mdk/idr)