Kementerian PUPR Dapat Anggaran Rp125 Triliun di 2023, Untuk Apa Saja?
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memaparkan, sebanyak Rp119,75 triliun di antaranya akan digunakan untuk belanja non-operasional. Dengan pelaksanaan melalui lelang sekitar Rp89 triliun, dan non-tender Rp30 triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh alokasi pagu anggaran senilai Rp125,22 triliun di 2023, Dana ini akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur lanjutan.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memaparkan, sebanyak Rp119,75 triliun di antaranya akan digunakan untuk belanja non-operasional. Dengan pelaksanaan melalui lelang sekitar Rp89 triliun, dan non-tender Rp30 triliun.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Siapa yang menginstruksikan pembangunan infrastruktur pasca gempa di Sulbar? Jokowi menekankan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca gempa ini merupakan perintah langsung darinya."Saya lihat tadi Alhamdulillah (bangunan) sudah selesai. Hanya kurang gedung DPRD dan satu masjid," kata Jokowi saat peresmian sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/4).
-
Dimana lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di IKN? Tim terpadu fokus mempercepat pembebasan lahan warga terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kelurahan Sepaku, lanjut Alimuddin, serta lahan milik warga masuk areal pembangunan jalan bebas hambatan atau tol seksi 6A dan 6B di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.
"Untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui tender Rp89,11 triliun, terdiri dari kegiatan single years (contract/SYC) Rp23,29 triliun, dan multi years contract (MYC) baru Rp14,89 triliun, dan multiyears lanjutan Rp50,93 triliun," terangnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (17/1).
Dijelaskan Menteri Basuki, anggaran 2023 akan lebih fokus untuk menyelesaikan proyek lanjutan sesuai yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pada tahun 2023 khusus untuk menyelesaikan proyek yang ditargetkan, jadi pembangunan baru sangat selektif sekali. Jadi semua kita fokuskan untuk penyelesaian," ungkapnya.
Bila dipaparkan secara porsi, maka proyek kontrak tahun jamak (MYC) hanya sekitar 12,89 persen. Sedangkan untuk penyelesaian kontrak lama (MYC lanjutan) setara 40,67 persen.
"Prioritasnya sesuai yang diarahkan bapak Presiden, 2023-2024 khusus diupayakan menyelesaikan program-program PSN (proyek strategis nasional) dan program presentasi yang diupayakan pada semester I 2024 semua sudah selesai," jelasnya.
Kebijakan itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. Secara khusus, penggunaan anggaran 2023 akan dialokasikan untuk penyelesaian pembangunan-pembangunan yang sudah mulai konstruksi lebih dahulu.
Melalui Perpres tersebut, Kementerian PUPR mengantongi 21 tugas proyek lanjutan, sehingga sampai 2024 mendatang akan minim untuk tender-tender baru.
"MYC Lanjutan Rp 50,39 triliun, biasanya lanjutan ini tidak ada tender lagi. Seperti yang diarahkan bapak Presiden, tahun 2023-2024 ini khusus diupayakan menyelesaikan program PSN dan perintah Presiden. Jadi pembangunan baru sangat selektif sekali," tutur Menteri Basuki.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)