Kiara Minta Menteri Trenggono Cabut Aturan Kelautan Bermasalah
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendorong Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono untuk bisa mencabut regulasi KKP yang mengundang kontroversi. Yakni Permen KP Nomor 12 tahun 2020 dan Permen KP nomor 59.
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendorong Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono untuk bisa mencabut regulasi KKP yang mengundang kontroversi. Yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan dan Permen KP nomor 59 tentang Jalur Penangkapan Ikan.
"Sebagai menteri baru, berani tidak cabung Permen KP bermasalah?," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KIARA, Susan Herawati, dalam diskusi daring bertajuk: Masyarakat bahari, Pandemi Covid-19 dan Ancaman Perampasan Ruang Hidup, Jakarta, Kamis (28/1).
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Kenapa kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini disegerakan disahkan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global."Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia," ujar Prabowo.
-
Kapan Rapat Kerja Kearsipan Nasional di Kalimantan Timur akan dilaksanakan? Kemudian, agenda kedua adalah Rapat Kerja Kearsipan Nasional yang diikuti 2.500 orang dari seluruh Indonesia sekaligus ada pameran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), digelar di GOR Kadrie Oening Samarinda pada 27-31 Mei mendatang.
Selain itu, pihaknya menilai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan memudahkan kapal asing masuk ke teritorial Indonesia. Begitu juga dengan investasi asing yang menggunakan laut sebagai objeknya.
"UU Cipta Kerja ini laut jadi proyek bancakan, bukan hanya kapal asing masuk tapi investasi juga masuk," katanya.
Sementara itu sektor perikanan tangkap dikorbankan. Undang-undang sapu jagat ini nyatanya tidak berlaku bagi para nelayan. "Tidak ada payung hukum buat nelayan," ungkapnya.
UU Cipta Kerja juga turut bersinggungan dengan zonasi tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Susan menilai zona inti konservasi bisa dengan mudah diganti sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan.
"Ada zona inti konservasi yang bisa diubah sewaktu-waktu tergantung kepentingan," kata dia.
Selanjutnya
Susan menilai, pemerintah terlihat tidak fokus dalam mengeluarkan kebijakan. Ada kementerian yang mengampanyekan konservasi mangrove, ada juga yang melakukan pembukaan lahan untuk tambak udang.
"Satu sisi bikin konservasi, satu sisi buka lahan buat tambak udang. Ini jadi seperti tambal sulam," kata dia.
Pada akhirnya pemerintah hanya bekerja sebagai pembersih dosa-dosa ekologi. Padahal, laut bukan tempat sampah dalam penyelesaian masalah. "Makanya penting menjadikan laut bukan tempat sampah," kata dia.
Dia berharap pemerintah tidak hanya sibuk mengurusi ancaman kematian dari paparan virus corona. Tetapi juga menghapus ancaman kematian akibat konflik agraria di pulau-pulau kecil yang merenggut nyawa masyarakat bahari.
"Banyak kawan-kawan kita diancam kematian karena covid tapi karena ruang lautnya direbut," kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)