Kisruh harga jual uap PLTP, pemerintah panggil PLN dan Pertamina

Pertamina menginginkan harga jual uap sebesar USD 9,5 sen/kWh, sementara, PLN ingin tak lebih dari USD 4 sen/kWh.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil perwakilan dari Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) guna membahas kisruh harga jual uap pembangkit listrik panas bumi (PLTP) Kamojang I, II, dan III. Pertamina menginginkan harga jual uap sebesar USD 9,5 sen per kilowatt per hours (kWh), sementara, PLN ingin tak lebih dari USD 4 sen per kWh.

"Itu urusan korporasi. Memang saya lagi koordinasi beberapa hari ini, ada surat-surat," ujar Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata BUMN, Edwin Hidayat Abdullah, di Kantor PLN, Jakarta, Kamis (7/1).

Dia menyalahkan pihak humas atas memanasnya kisruh antara kedua belah pihak. Menurutnya, permasalahan ini merupakan masalah internal perusahaan yang seharusnya tidak dibuka untuk umum sebelum ada solusi.

"Ini PR Pertamina sama PLN salah. Buat apa pakai keluarin rilis, ini kan lagi koordinasi internal. Ngapain dia ngomong-ngomong keluar," kata Edwin .

Edwin menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir guna mencari solusi atas permasalahan PLTP Kamojang ini. Selain itu, dia mengaku bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno juga sudah mengetahui mengenai masalah ini.

"Ini lagi kita urus semuanya, tapi kenapa dibuat dijadiin masalah. Masalah ini kan harusnya diselesaikan secara internal dulu. Seperti kemaren masalah PGN sama PLN harga gas itu sudah beres yang di Lampung. Itu kan tidak perlu jadi isu. Ini kan masalah hitung-hitungan saja," imbuhnya.

Sebelumnya, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) terpaksa menghentikan sementara pasokan uap untuk pembangkit listrik panas bumi (PLTP) Kamojang I, II, dan III. Sebab, PLTP yang dimiliki oleh PT Perusahaan Listrik Negara yang dikelola oleh anak usahanya PT Indonesia Power ini tidak tercapai kata sepakat tentang harga panas bumi di antara kedua perusahaan.

Negoisasi antara Pertamina dan PLN mengalami kebuntuan mengenai harga jual uap untuk ketiga pembangkit dengan kapasitas pembangkitan 140 megawatt (MW). Manajer Senior Hubungan Masyarakat PLN, Agung Murdifi mengaku jika Pertamina meminta harga jual uap di angka USD 9,5 sen per kWh, manajemen PLN tak sanggup membelinya.

Pada kesempatan berberda, Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menuding sikap keberatan yang ditunjukkan PLN seakan tak mendukung upaya pemerintah dalam meningkatan pemanfaatan energi panas bumi serta hitungan investasi yang dikeluarkan Pertamina di sektor tersebut.

Bahkan, Wianda mengatakan keputusan tersebut berpotensi menghentikan pasokan uap untuk PLTP Kamojang 1, 2, dan 3.

Seperti diketahui, panas bumi adalah salah satu sumber energi yang tengah digenjot penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo. Ini demi menggeser dominasi batu bara sebagai energi primer pembangkit listrik di Tanah Air.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang V, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu (5/7).

"Memang selama ini energi kita 90 persen lebih bertumpu pada batu bara, ini mulai harus di geser dan diubah."

Dia mengungkapkan, potensi panas bumi di Tanah Air mencapai 28 ribu megawatt. Di luar itu, Indonesia masih kaya sumber energi alternatif lain, seperti, angin, matahari, biomassa, dan lainnya.

"Meskipun biaya pembangunannya jauh lebih mahal sedikit tidak ada masalah. Kami berikan insentif khusus bagi pembangkit listrik ramah lingkungan, rate-nya naik sedikit biar orang berbondong-bondong investasi ini."

Baca juga:
Jokowi bakal ganti rugi 14 rumah rusak saat resmikan PLPT Kamojang
Wagub Jabar berharap Jokowi bangun PLTP Kamojang III dan IV
Jokowi ingin pangkas dominasi batu bara di pembangkit listrik
Hingga 2019, Pertamina target bangun PLTP 1.026 megawatt
Jokowi resmikan PLTP Kamojang V, pijakan Pertamina garap panas bumi
Lebih cepat dua bulan, Pertamina resmikan PLTP Kamojang Unit 5
Pembangkit panas bumi di Aceh mendapat pinjaman Rp 4,5 T