KKP Minta Tambahan Dana Alokasi Khusus Rp1,8 Triliun di 2022
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan ada penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 sebesar Rp 1,8 triliun. Padahal sebelumnya, usulan Pagu indikatif DAK bidang kelautan dan Perikanan tahun 2022 Rp 1,2 triliun.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan ada penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 sebesar Rp 1,8 triliun. Padahal sebelumnya, usulan Pagu indikatif DAK bidang kelautan dan Perikanan tahun 2022 Rp 1,2 triliun.
"Kami mengusulkan adanya tambahan alokasi dana alokasi khusus sebesar Rp 1,8 triliun," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar dalam RDP dengan Komisi IV DPR RI, Senin (6/9).
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Bagaimana cara Irjen Kementan mengajak Petani dan ASN Kementan untuk bangkit membangun pertanian Indonesia? “Kita sedang dalam posisi dan situasi yang tidak sedang baik, iklim dan cuaca yang sedang mempengaruhi proses pertanian. Itulah yang sedang dilakukan oleh Bapak Menteri." "Beliau banyak melakukan terobosan, melakukan kegiatan yang tanpa henti. Kalau bapak Menteri speednya sudah maksimal, tentunya kita anak buahnya yang ada di Kementerian Pertanian, ASN Pertanian, punya tanggung jawab yang lebih,” kata Irjen Setyo.
-
Apa yang diusulkan oleh Kementan untuk memperkuat sektor pertanian di negara Asean? Indonesia sendiri mendorong semua negara Asean untuk meningkatkan teknologi pertanian digital, ekonomi sirkular, energi biomassa, pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengendalian hama terpadu,
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Usulan sebesar Rp 1,8 triliun akan digunakan untuk pendanaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil sebesar Rp500 miliar, sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan kecil utamanya untuk Kampung budaya berbasis kearifan lokal sebesar Rp 1 triliun, dan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebesar Rp 300 miliar.
Dia menjelaskan, pagu indikatif DAK bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2022 mencapai Rp 1,2 triliun, dengan rincian untuk provinsi sebesar Rp 500 miliar dengan indikasi penerima 24 provinsi, dan DAK bidang Kelautan dan Perikanan untuk Kabupaten Kota tahun 2022 sebesar Rp 700 miliar dengan indikasi penerima 184 kabupaten kota.
Antam menjelaskan, bahwa timeline dan mekanisme pengalokasian DAK fisik tahun 2022, pihaknya telah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi bersama daerah pada Agustus, lalu pada September 2021 dilakukan trilateral meeting hasil sinkron dan hasil penghitungan alokasi final.
"Di mana Direktur Jenderal perimbangan keuangan melakukan penghitungan alokasi dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal serta kinerja pelaksanaan dana alokasi khusus fisik tahun sebelumnya," ujarnya.
DAK bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2022 dikelompokkan menjadi dua yaitu DAK untuk provinsi dan DAK untuk kabupaten kota. Adapun kriteria teknis penilaian DAK bagi provinsi yaitu pertama, sentra produksi Kelautan dan Perikanan; Kedua pelabuhan perikanan yang masuk dalam rencana induk Pelabuhan Perikanan nasional dan status P3D.
Ketiga Status penetapan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil; Keempat, tingkat kerawanan illegal fishing; Kelima provinsi bercirikan kepulauan; Keenam, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Ketujuh lokasi manajer proyek RPJMN 2020-2024.
Sedangkan kriteria teknis untuk kabupaten kota antara lain, pertama, sentra produksi perikanan, tangkap dan budidaya serta produksi olahan perikanan; kedua jumlah nelayan, pembudidaya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; ketiga, sentra Kelautan dan Perikanan terpadu.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KKP Usul Tambah Anggaran Rp8,04 Triliun di 2022
KKP Berharap Tak Ada Pemotongan Anggaran di 2022
Akademisi Nilai Transmisi Energi Baru Terbarukan Berpotensi Gagal
Komisi XI DPR Sepakat Pagu Anggaran Kemenkeu di 2022 Sebesar Rp44 Triliun
Intip Arah Kerja Anggaran Pemerintah di 2022
Sri Mulyani Beberkan Rencana Kerja Kemenkeu di 2022