Komisi XI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021, Berikut Rinciannya
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 21.
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 21. Kesepakatan itu didapat setalah rapat hampir selama delapan jam lebih.
"Komisi XI bersama pemerintah menyemangati asumsi dasar ekonomi makro sasaran pembangunan dan indikator pembangunan RAPBN 2021," kata Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto di saat membacakan hasil kesimpulan rapat di Komisi XI DPR Jakarta, Rabu (2/9).
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disepakati DPR dan Pemerintah untuk tahun 2025? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Kenapa KKP menargetkan pertumbuhan PDB perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menargetkan pertumbuhan PDB perikanan rata-rata berada di angka 4,00-5,00 persen.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Kapan Said Abdullah menyatakan bahwa postur RAPBN 2025 cukup baik untuk merespons tantangan ekonomi? "Saya yakin bahwa meskipun target dalam RAPBN 2025 cukup menantang, postur RAPBN ini cukup baik untuk merespons tantangan ekonomi yang akan datang," kata Said baru-baru ini.
-
Kapan Komisi XI DPR berkunjung ke Bank Sentral Spanyol? Hal ini disampaikannya menyusul kunjungan Kerja Komisi XI bersama LPS ke Bank Sentral Spanyol, Selasa (7/5).
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Dito merincikan untuk asumsi dasar makro ekonomi, Komisi XI dan pemerintah menyepakati pertumbuhan ekonomi di 2021 sebesar 4,5 persen sampai dengan 5,5 persen. Inflasi 3 persen, nilai tukar Rupiah Rp14.600 per USD dan suku bunga SBN 10 tahun 7,29 persen.
Kemudian untuk sasaran pembangunan pada tingkat pengangguran terbuka Komisi XI dan pemerintah menyepakati berada di angka 7,7 sampai 9,1 persen. Selanjutnya tingkat kemiskinan 9,2 sampai 9,7 persen.
Indeks gini ratio 0,377 sampai dengan 0,379 dan indeks IPM capai 72,78 sampai 72,95. Selanjutnya untuk indikator pembangunan, terhadap nilai tukar petani disepakati sebesar 102 dan nilai tukar nelayan 104.
Pemerintah Dinilai Terlalu Ambisius Kejar Pertumbuhan Ekonomi 2021 di 4,5-5,5 Persen
Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi 2021 mencapai 4,5 hingga 5,5 persen. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menilai pemerintah terlalu optimistis dan terlalu ambisius dalam membuat perencanaan perekonomian.
"Asumsi ini masih terlihat pemerintah overshoot atau pemerintah juga over optimis dan over ambisius," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Jumat (14/8).
Bhima menilai optimisme tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan konsumsi rumah tangga yang mana salah satu roda pertumbuhan. Selain itu, belum ada program yang fokus untuk mendorong kinerja investasi.
Dia melanjutkan target pertumbuhan ekonomi dianggap mustahil. Sebab saat ini, perekonomian Indonesia dalam ancaman resesi. Bahkan Bhima menyebut resesi bisa terjadi sampai 2021.
"Apa bisa dari resensi kemudian loncat ke 4,5 persen karena ini kita masih menghadapi masalah pandemi yang berpengaruh tadi," kata dia.
Apalagi realisasi dari berbagai stimulus juga masih rendah. Stimulus kesehatan yang data terakhir hanya 8 persen yang terealisasi. Begitu juga dengan stimulus UMKM yang baru terealisasi 26 persen.
Sehingga dia menyangsikan jika pertumbuhan ekonomi bisa kembali melejit di 2021. "Jadi masih sangat rendah untuk bisa mengembangkan perekonomian di 2021 bahkan bisa mungkin resesinya akan berlanjut sampai 2021," kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)