Kondisi politik disebut jadi penghambat investasi dalam negeri
Pengamat Energi, Pri Agung Rakhmanto mengungkapkan iklim investasi di Indonesia saat ini tak kondusif. Hal ini yang menyebabkan para investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Menurutnya, kondisi politik, ekonomi, sosial budaya dalam negeri cenderung jadi penghambat investasi baru maupun yang lama.
Pengamat Energi, Pri Agung Rakhmanto mengungkapkan iklim investasi di Indonesia saat ini tidak kondusif. Hal ini yang menyebabkan para investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Menurutnya, kondisi politik, ekonomi, sosial budaya dalam negeri saat ini cenderung jadi penghambat investasi baru maupun yang lama. Dulu, lanjutnya, perusahaan migas berproduksi hanya 7 tahun. Saat ini, perusahaan tersebut membutuhkan waktu 15 tahun karena kondisi tersebut.
"Faktor terbesarnya adalah ketidakpastian aturan main. Yang paling atas itu UU (Undang-Undang) Migas. Semua yang berhubungan dengan hulu kan dinyatakan tidak berlaku, tapi sampai sekarang revisinya tidak selesai-selesai," kata Pri Agung, di Kantor Chevron, Jakarta, Selasa (16/5).
Selain itu, Pendiri Reforminer Institute ini menambahkan masalah perpajakan juga menjadi salah satu faktor penghambat investasi. "UU Migas memang membuka diri untuk tidak diberlakukan prinsip lack specialist atau bisa mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku, tapi secara kontrak tidak seperti itu. Jadi ketidakpastian. Ada ketidakpastian lain dalam aturan main," jelasnya.
"UU Migas kan membuka diri terhadap pajak, sehingga muncul PP 79 yang ikut mengatur perpajakan di hulu migas. PP 79 bukan turunannya UU Migas. Tapi lahir dari aturan perpajakan. Akibatnya, ada ketidakpastian dalam pengembalian biaya investasi dan perlakuan pajak terhadap investasi itu. Harusnya berlaku prinsip assume and discharge atau pajak yang berlaku hanya pajak dalam kontrak, tapi karena aturannya jadi berlaku pajak-pajak lain yang dikenakan seperti PBB. Itulah yang discourage investasi. Apalagi investasinya berisiko," lanjutnya.
Kemudian, lanjut Pri Agung, birokrasi yang berkepanjangan dan lama seperti proses pengambilan keputusan, perizinan tidak sederhana, baik di pusat maupun di daerah. "Sebenarnya ini isu lama, dalam setiap forum dengan pemerintah itu sudah selalu disampaikan," pungkasnya.
-
Siapa yang bertemu dengan Airlangga Hartarto saat membahas investasi di Indonesia? Delegasi kongres Amerika Serikat yang terdiri Jonathan Jackson, Young Kim, Andy Barr, dan Jasmine Crockett, bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta di Jakarta, Senin (28/8).
-
Bagaimana cara Indonesia menarik investasi 'family office'? Dia harus datang kemari (Indonesia). Misalnya, dia taruh duitnya 10 atau 30 juta dolar AS, dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Jadi, itu nanti yang kita pajakin.
-
Bagaimana cara membagi anggaran untuk investasi? Martua menyarankan adanya pembagian porsi alokasi anggaran untuk berinvestasi.“Untuk pemula, secara umum bisa dialokasikan dengan pembagian 40% - 30% - 20% dan 10%," rinci Martua.
-
Bagaimana inflasi mempengaruhi nilai investasi? “Inflasi juga dapat memengaruhi nilai tukar. Negara-negara dengan tingkat inflasi rendah biasanya mengalami apresiasi nilai mata uang dibandingkan negara-negara dengan inflasi yang lebih tinggi,” ujar Kar Yong Ang.
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
-
Bagaimana Cak Imin membandingkan pelayanan investasi di Indonesia dengan Cina? Menurut Cak Imin, pelayanan terhadap investasi di Indonesia masih jauh dari Cina. Kata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai."Pelayanan yang diberikan kepada investasi jauh dari Tiongkok misalnya. Mereka betul-betul pelayanan yang memadai," ujarnya.
Baca juga:
Jokowi ajak Polandia kembangkan industri maritim Tanah Air
Datang ke China, Jokowi minta Shanghai Electric bangun pabrik di RI
Di KTT OBOR, Indonesia target raup investasi Rp 266 triliun
Proyek infrastruktur Medan ditawarkan di KTT One Belt One Road
Pemerintah tawarkan 2 pelabuhan calon hub internasional ke asing
Ini peluang bisnis incaran BNI & PT PP di konferensi pelabuhan Bali
Sri Mulyani ke PNS: Jangan ganggu pebisnis