Kota Bandung Miliki Wilayah Kumuh Terbesar se-Jawa Barat Capai 1.400 Hektare
Jawa Barat masuk ke dalam kategori provinsi dengan wilayah kumuh terbesar di Indonesia. Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) harus berburu dengan waktu menyelesaikan sisa pekerjaan skala nasional sebanyak 39 persen hingga akhir tahun ini.
Jawa Barat masuk ke dalam kategori provinsi dengan wilayah kumuh terbesar di Indonesia. Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) harus berburu dengan waktu menyelesaikan sisa pekerjaan skala nasional sebanyak 39 persen hingga akhir tahun ini.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menetapkan luas kawasan pemukiman kumuh seluas 38.431 hektare. Jumlah itu tersebar di 34 Provinsi dengan 269 Kabupaten/Kota, 11.067 Kelurahan/Desa.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
Kepala Balai Prasarana Pemukiman wilayah Jawa Barat dari Kementerian PUPR, Feriqo Yogananda mengklaim, hingga tahun 2018, penanganan kumuh telah mencapai 23.407 hektare atau mencapai 61 persen. Sedangkan sisanya, 15.024 hektare ditargetkan bisa rampung pada 2019 sebagai baras waktu dari RPJMN.
Dari angka itu, program Kotaku yang menangani wilayah kumuh di Jawa Barat seluas 4.148,57 hektare. "Kami sudah menyelesaikan wilayah kumuh di Jawa Barat seluas 2.206,39 hektare. Pada tahun 2019 masih menyisakan tantangan untuk diselesaikan seluas 1.942,18 hektare," kata dia saat ditemui usai Lokakarya Kotaku di Hotel Asrilia, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Senin (29/10).
"Luasannya tersebar di 27 kota kabupaten (di Jawa Barat). Tapi yang paling banyak wilayah kumuh itu adalah Kota Bandung. Total luasan (wilayah kumuhnya) sekitar 1.400 hektare," dia melanjutkan.
Feriqo menegaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan political will di suatu daerah. Dengan demikian, angka tersebut berdasarkan surat keputusan (SK) walikota di daerah bersangkutan kepada kementerian untuk ditanggulangi.
Untuk mempercepat pengerjaan, program ini mendapatkan tambahan anggaran. Tahun 2019, jumlah biaya Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) skala nasional mencapai Rp314,5 miliar atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp223,9 miliar. Total Bantuan Dana untuk Masyarakat dari tahun 2017 sampai 2019 di Provinsi Jawa Barat mencapai Rp617,15 miliar.
"Kami tentu akan mencoba menangani wilayah kumuh ini bisa mencapai target pada akhir tahun. Kami akui itu sulit. Maka dari itu, penanganan ini memerlukan koordinasi dan sinergitas yang baik di kota kabupaten," ucap dia.
"Biasanya, yang menjadi kendala dalam penanganan wilayah kumuh itu kondisi dan status lahan. Seperti di daerah bantaran sungai, pemukiman di sepanjang rel kereta, atau bangunan yang tidak berdiri di atas tanah mereka sendiri. Ini tahapannya lebih panjang," dia melanjutkan.
Seperti diketahui, program Kotaku ini telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah pada 27 April 2016 bertempat di Jakarta. Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (World Bank), Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank.
Selain itu kontribusi pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun swadaya masyarakat. Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
Wilayah pemukiman kumuh ditetapkan melalui sejumlah indikator. Di antaranya mencakup Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan, Pengamanan Kebakaran, Ruang Terbuka Publik.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan, Dicky Saromi mengatakan bahwa wilayah pemukiman kumuh yang ditangani oleh Provinsi Jawa Barat seluas 629 ha, tersebar di 27 kabupaten kota. Dari angka itu, daerah yang paling mendominasi berada di sekitar Bogor dan Bekasi.
"Data ini terus kami update setiap tahun. Wilayah yang sudah dibangun pun harus dimaintenance. Makanya, kami berharap ada peran dari organisasi masyarakat mengelola unsur yang kita bangun itu. Jadi seperti air bersih, sumur bor kan harus dikelola," kata dia.
Baca juga:
Polisi Sebut Penyerangan SMAN 10 Bandung Berawal dari Liga Sepak Bola Pelajar
Wali Kota Sebut 600 Pelajar di Bandung Terpapar Radikalisme
Pj. Sekda Jabar Lantik 18 Pejabat Fungsional
Gubernur Jabar Beri Penghargaan Anak Muda Berprestasi di Youth Innovation Summit 2019
Gubernur Jabar: Pemuda Harus Jadi Benteng dan Teladan di Era Revolusi Digital
Kebakaran Pipa Pertamina, Polisi Duga Ada Kelalaian Pengerjaan Proyek Kereta Cepat
Jual Hewan Langka dan Dilindungi, Dede Ditangkap Polda Jabar