Kritik upah murah, KSPI tidak pro buruh

Gejolak pada sektor industri justru mengancam pekerjaan para buruh itu sendiri.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan kebijakan upah murah memperburuk perekonomian Indonesia. Upah murah dinilai membuat daya beli masyarakat turun.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, menilai gembar-gembor perjuangan kaum buruh untuk peningkatan kesejahteraan kurang tepat. Dia menilai pernyataan Iqbal justru tidak pro untuk buruh. Sebab, gejolak pada sektor industri justru mengancam pekerjaan para buruh itu sendiri.

"KSPI itu yang sebenernya diperjuangkan siapa sih? Karena kalau mereka memperjuangkan buruh, yang dilakukan selama ini justru mendorong terjadinya PHK," ujar Enny saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Jumat (5/2).

Dia meminta andai ada kebijakan pemerintah yang belum bisa membawa kesejahteraan untuk buruh agar KSPI memperjuangkannya baik-baik. Sebab, ketidakkondusifan ekonomi akan membuat investor menjadi tak nyaman.

"Okelah kalau memang ada kebijakan yang belum membawa peningkatan kesejahteraan buruh apakah harus dengan demo yang anarkis? Justru kalau dengan itu, KSPI yang menyebabkan investasi tidak nyaman," paparnya.

"Persoalannya kita sangat membutuhkan investasi. Kawasan-kawasan industri kita masih banyak yang belum memadai, logisitik mahal, lalu kalau ditambah lagi dengan persoalan perburuhan, lalu apa insentif dan saya saing investasi di Indonesia? Ini yang harus kita perhatikan karena untuk kepentingan nasional," tambahnya.

Kendati demikian, dirinya tidak menyalahkan tuntutan buruh kepada pemerintah. Dia hanya meminta buruh bisa membantu pemerintah dalam menjaga iklim investasi yang kondusif.

"Saya tidak menyalahkan kalau buruh harus meningkatkan kesejahteraan. Mereka harus saling bersinergi untuk menyelesaikan ini," tutupnya.

Baca juga:
Kemenperin yakin Toshiba dan Panasonic tak semena-mena pada pekerja
Menaker proses ancaman PHK karyawan 4 perusahaan asing raksasa
Wapres JK klaim PHK massal bukan karena ekonomi melemah
Cegah dampak PHK massal, pemerintah fokus sertifikasi pekerja lokal
Saat ramai PHK massal, BUMN klaim justru butuh ribuan pekerja baru
Politis PDI-P: PHK tak bisa dianggap angin lalu
Kuartal I-2016, KSPI prediksi 5 ribu pekerja migas bakal menganggur