Lagi, Pemerintah Bagi-Bagi Rice Cooker di Tahun 2024 Ini Sasarannya

Lagi, Pemerintah Bagi-Bagi Rice Cooker di Tahun 2024

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana kembali mengadakan program bagi-bagi Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) dalam bentuk rice cooker gratis.

Alasannya program ini bisa mengurangi impor gas elpiji (LPG). Termasuk meningkatkan konsumsi listrik karena pasokannya berlebih.

"Nah, kita memang mendorong rice cooker ini juga ada. Karena memang manfaatnya banyak, bisa mengurangi impor gas, kemudian menaikkan kWh per kapita, dan lebih green," 

kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (29/2).

Jisman mengatakan, rencana penyaluran rice cooker gratis ini nantinya akan diselaraskan dengan anggaran untuk program Bantuan Pasang Listrik Baru (BPBL) 2024.

"Direncanakan. Nanti kita berharap sih ya, kan ada juga bantuan pasang baru listrik yang sudah anggarannya," ujar Jisman.

Sebagaimana diketahui, program BPBL 2023 telah dilaksanakan kepada 131.600 rumah tangga di Tanah Air.

Realisasinya mencapai sekitar 105 persen dari target yang dipatok sebesar 125 ribu.

Di sisi lain, program bagi-bagi 500 ribu rice cooker gratis yang dimulai pada Desember tahun lalu dengan menggunakan APBN 2023 dihentikan di pertengahan Januari 2024. Realisasinya sudah 342.621 unit atau sekitar 68,5 persen.

Untuk itu, Jisman bakal mengevaluasi terlebih dulu realisasi program penyaluran rice cooker gratis sebelumnya. Supaya kelanjutan program tersebut di tahun ini bisa lebih terlaksana dengan baik.

"Ini lagi dibuat sekarang, sudah lagi dilaksanakan, program ini dievaluasi. Tapi yang kemarin kan 500.000, terealisasi 342 ribu lebih. Memang waktunya sempit, kemudian kita menjaga GCG (good corporate governance) untuk pemberian rice cooker tersebut," kata Jisman.

Sebelumnya, Jisman juga sempat menyampaikan, sisa anggaran untuk program bagi-bagi alat penanak nasi sebelumnya akan kembali diserahkan kepada negara.

Adapun total anggaran yang dialokasikan Kementerian Keuangan untuk 500.000 rice cooker gratis tersebut senilai Rp347,5 miliar, berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian ESDM Tahun 2023.

"Kan yang sisanya kembali ke negara, uangnya. Nanti kita lihat, apakah tahun ini mau dilanjutkan atau tidak," ujar Jisman sesuai meresmikan Hydrogen Refueling Station (HRS) Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Jisman mengutarakan, program rice cooker gratis ini gagal mencapai target karena waktu pelaksanaan yang terlalu mepet. 

Demi tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG), pemerintah juga tak bisa asal memberikan kompor masak listrik gratis tersebut.

Menurut catatan Kementerian ESDM, program pembagian rice cooker gratis masih didominasi untuk wilayah Jawa dan Bali, sekitar 56,30 persen.

Alasannya, Jawa dan Bali dianggap lebih memiliki kesiapan subsistem kelistrikan lantaran unit rice cooker memakan daya listrik 300-350 Watt.

Mengacu data Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, berikut realisasi pembagian rice cooker gratis untuk rentang Desember 2023-Januari 2024:

I. Jumlah penyebaran wilayah:

36 provinsi, 325 kabupaten/kota, 2.460 kecamatan, 12.961 desa/kelurahan

II. Realisasi per wilayah:

1. Jawa-Bali, 192.890 unit (56,30 persen)
2. Sumatera 61.040 unit
(17,82 persen)
3. Sulawesi 36.648 unit
(10,70 persen)
4. Kalimantan 35.307 unit (10,30 persen)
5. Nusa Tenggara, 7.459 unit (2,18 persen)
6. Maluku, 5.640 unit
(1,65 persen)
7. Papua 3.637 unit
(1,06 persen)

Total, 342.621 unit
(68,5 persen)