Laporan keuangan pemerintah Jokowi-JK jadi terbaik dalam 12 tahun
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 telah selesai disusun dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, LKPP tersebut diberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut merupakan opini audit terbaik yang dicapai oleh pemerintah dalam kurun waktu 12 tahun terakhir.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 telah selesai disusun dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, LKPP tersebut diberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut merupakan opini audit terbaik yang dicapai oleh pemerintah dalam kurun waktu 12 tahun terakhir.
Menteri keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan bukti adanya peningkatan kualitas LKPP dari tahun ke tahun.
"Jumlah temuan LKPP 2015 22 turun jadi 11 temuan di LKPP 2016 dan pencatatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang jauh lebih akurat dibandingkan dengan tahun sebelumnya," kata Sri Mulyani, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (19/5).
Sri Mulyani mengungkapkan, capaian tersebut salah satunya karena pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi permasalahan yang menjadi pengecualian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP tahun sebelumnya.
"Pemerintah telah berhasil menyelesaikan suspend, yaitu perbedaan realisasi Belanja Negara yang dilaporkan Kementerian/Lembaga dengan yang dicatat oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Hal ini dilakukan dengan membangun single database melalui e-rekon dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebuh baik sehingga tidak ada lagi suspen pada LKPP tahun 2016," katanya.
Meski demikian, BPK menyampaikan bahwa dalam LKPP 2016 masih terdapat temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan. Diantaranya adalah, pengendalian atas pengelolaan program subsidi, pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik kereta api, tindakan khusus penyelesaian aset negatif dana jaminan sosial kesehatan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan piutang bukan pajak, pengembalian pajak serta pengelolaan hibah langsung.
"Temuan tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP 2016. Pemerintah akan membuat rencana tindak lanjut yang terukur, menyelesaikannya dan menyampaikan penyelesaiannya kepada BPK," pungkas Sri Mulyani.
-
Siapa yang bertemu dengan Airlangga Hartarto saat membahas investasi di Indonesia? Delegasi kongres Amerika Serikat yang terdiri Jonathan Jackson, Young Kim, Andy Barr, dan Jasmine Crockett, bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta di Jakarta, Senin (28/8).
-
Bagaimana cara Indonesia menarik investasi 'family office'? Dia harus datang kemari (Indonesia). Misalnya, dia taruh duitnya 10 atau 30 juta dolar AS, dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Jadi, itu nanti yang kita pajakin.
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
Baca juga:
Sri Mulyani sebut investment grade bukti ekonomi RI dilirik dunia
KEIN nilai sektor pertanian butuh dukungan startup
Aturan restorasi lahan gambut dinilai matikan industri sawit RI
Menkeu optimis tax ratio di 2018 capai 12 persen
Indonesia berhasil raih investment grade dari S&P, ini kata bos BI
Akhirnya, S&P berikan investment grade pada Indonesia
Ini rancangan ekonomi Indonesia tahun depan