Luncurkan 9 aplikasi e-goverment, Kementerian PUPR minta pegawai lebih giat
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta seluruh sumber daya manusia (SDM) PUPR terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka menjalankan amanat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan sembilan aplikasi yang diperuntukkan untuk pelayanan publik maupun fungsi manajemen di Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR. Peluncuran aplikasi tersebut merupakan bagian upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, kontrol, akuntabilitas pemerintah dalam rangka penerapan Good Corporate Governance.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta seluruh sumber daya manusia (SDM) PUPR terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka menjalankan amanat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Terlebih berdasarkan hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Kementerian PUPR oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) akan dilakukan penyesuaian besaran tunjangan kinerja bagi pejabat dan pegawai di Kementerian PUPR.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang dilakukan Kementerian PUPR untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi? Keberhasilan Indonesia dalam mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi seluruh rakyat secara berkelanjutan. Upaya ini untuk menghadapi urbanisasi, perubahan iklim dan populasi yang terus meningkat.
"Kalau tunjangan kinerja menjadi sebesar 80 persen, apakah kita siap untuk berkinerja lebih baik?" tanya Basuki kepada sekitar 500 PNS Kementerian PUPR yang hadir dalam peluncuran aplikasi E-Government, di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (18/4). Para PNS yang hadir kompak mengatakan siap untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Dirjen Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pengerapan, Perwakilan dari Ombudsman RI Alvin Lie, serta para Pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PUPR dan Lembaga Negara.
Menteri Basuki mengingatkan dalam hubungan kerja PNS adalah hubungan antara atasan dengan bawahan bukan antara majikan dan pesuruh. Atasan berkewajiban memperhatikan kesejahteraan bawahannya, tetapi setelah bawahan diberikan haknya, atasan juga berhak meminta untuk berkinerja lebih baik.
Sementara itu Menteri PAN-RB Asman Abnur mengapresiasi Kementerian PUPR yang telah menerapkan layanan e-Government. Menurutnya, Kementerian PUPR bisa menjadi contoh bagi Kementerian/Lembaga lain yang belum menerapkan layanan berbasis elektronik.
"Saya ucapkan terima kasih kepada kementerian PUPR, karena diundang dalam peluncuran e-Government. Saya ucapkan selamat, dan mudah-mudahan Kementerian PUPR akan semakin transparan sehingga menjadi contoh e-Government bagi lainnya,"tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti dalam laporannya menyebutkan, peluncuran layanan dalam bentuk aplikasi dan website merupakan sesuai dengan tindak lanjut Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang pedoman sistem informasi pemerintahan yang berbasis elektronik.
"Kami merespon apa yang ditugaskan PAN-RB untuk melaksanakan e-Government dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas,"terang Anita.
Dikatakannya, kesembilan aplikasi e-Government dapat diakses melalui website maupun aplikasi android di telepon selular. Aplikasi tersebut yakni e-monitoring sebagai sistem pemantauan secara cepat, tepat, akurat dan terbarukan dalam pelaksanaan program dan anggaran dengan alamat web emonitoring.pu.go.id dan aplikasi android eMonApps.
Kedua, aplikasi E-HRM (human resource government) yang terhubung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB. Aplikasi ini salah satunya memberi kemudahan proses administrasi PNS dalam kenaikan pangkat dengan alamat http://ehrm.pu.go.id.
Ketiga adalah e-Kinerja, yakni untuk mengukur kinerja PNS. Melalui sistem ini tidak ada lagi PNS yang main-main dengan kehadirannya. http://kinerja.pu.go.id/kinerja. Keempat aplikasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Terpadu (PESAT), merupakan basis data terkait pengelolaan keuangan Satker di lingkungan Kementerian PUPR. http://pesat.pu.go.id. Kelima aplikasi Tata Naskah Dinas (TNDE) dengan alamat http://tnde.pu.go.id. Keenam Jaringan Dokumen Informasi Hukum (JDIH), yang memberikan kemudahan akses terhadap informasi produk hukum Kementerian PUPR dengan alamat www.jdih.pu.go.id.
Ketujuh e-BMN (Barang Milik Negara) untuk memudahkan pemantauan data, permasalahan dan kendala pengelolaan BMN dengan alamat http://ebmn.pu.go.id. Kedelapan, aplikasi keterbukaan publik (Info Publik), memberikan informasi mengenai rilis berita, potongan berita dari media cetak, dan kunjungan kerja Kementerian PUPR. Aplikasi info publik dapat diunduh di playstore. Kesembilan, adalah Portal SIGI PUPR untuk mendapatkan informasi peta secara online dengan alamat http://sigi.pu.go.id.
(mdk/hhw)