Mendes Abdul Sebut Penyaluran BLT Dana Desa Tak akan 100 Persen, Ini Alasannya
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tak akan mungkin tersalurkan 100 persen ke seluruh desa yang ada di Indonesia. Saat ini, penyaluran BLT dana desa mencapai Rp 10,83 triliun atau 98 persen.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tak akan mungkin tersalurkan 100 persen ke seluruh desa yang ada di Indonesia. Saat ini, penyaluran BLT dana desa mencapai Rp 10,83 triliun atau 98 persen.
Dia menjelaskan, ada beberapa alasan mengapa proses alokasi bantuan tersebut tidak bisa diimplementasikan ke seluruh desa. Pertama, ada beberapa desa yang secara ekonomi masyarakatnya tergolong sudah mampu.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementan mendorong para Petani Muda? Program dari Kementan untuk regenerasi petani ini bukan hanya berjalan di level pendidikan dan pelatihan tetapi juga langsung kepada penerima manfaat program pertanian pemerintah di berbagai daerah.
-
Kapan Dewan Banteng resmi dibentuk? Sebanyak 612 anggota aktif dan pensiunan menyetujui pembentukan Dewan Banteng ini yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Dewan Banteng resmi terbentuk pada tanggal 25 November 1956.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
"Kenapa tidak menggunakan untuk BLT? Karena memang masyarakatnya setelah mendapatkan pendataan tidak cukup layak. Naitu, kita bangga dan bahagia karena sudah sejahtera semua," ujar dia dalam sesi teleconference, Selasa (21/7).
Selanjutnya, ada juga beberapa desa yang memilih untuk bergotong royong mengumpulkan dana bagi keluarga miskin di tempat tersebut ketimbang meminta BLT Dana Desa. "Misalnya di Malang itu ada desa yang warganya tidak mau dana desa digunakan untuk BLT, karena warganya yang kaya itu meng-cover warga/masyarakat yang tidak mampu. Jadi nilai gotong royongnya luar biasa," ungkap dia.
Kemudian, masih terdapat 52 desa yang kini statusnya diblokir oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga tidak bisa menerima dana desa. Di antaranya Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara yang perlu ada verifikasi ulang terhadap status desanya.
Abdul Halim meneruskan, saat ini masih ada beberapa desa di 5 kabupaten lagi yang tergolong layak menerima BLT Dana Desa tapi belum mendapatkannya. Sebanyak 4 kabupaten di antaranya terletak di Papua, dan 1 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut dia, kendala utamanya yakni desa-desa di wilayah tersebut secara akses sulit dijamah. Menindaki hal itu, Kementerian Desa dan PDTT akan menyatukan proses penyaluran BLT Dana Desa di satu titik.
"Kendalanya kendala geografis, karena ngambil duit bawa ke desa itu butuh waktu dan biaya yang sangat tinggi. Kalau kemudian harus tiap bulan, maka bisa dibayangkan berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk itu, dan desa juga tidak punya duit. Makanya kemudian kebijakannya adalah menyatukan," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Capai 98 Persen, BLT Dana Desa Sudah Tersalurkan Rp 10,83 Triliun
Wapres Ma'ruf Amin: Pemerintah Perluas Penyaluran Bansos Hingga Desember
Pemicu Kerusuhan di Mandailing Natal Diduga Permintaan Jatah 30 Persen BLT
Tersangka Kasus Kerusuhan di Mandailing Natal Bertambah Lagi, Total 20 Orang
Penyaluran BST Tahap III Ditargetkan Selesai pada Pertengahan Juli 2020
Bertambah Jadi 19 Orang, Tersangka Kerusuhan Mandailing Natal Dibawa ke Medan