Mengupas Kebijakan Penurunan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat
Mahalnya harga tiket pesawat masih jadi polemik di masyarakat Indonesia. Meski sudah banyak kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, namun harga tiket pesawat masih tinggi.
Mahalnya harga tiket pesawat masih jadi polemik di masyarakat Indonesia. Meski sudah banyak kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, namun harga tiket pesawat masih tinggi.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai regulator telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk menyelesaikan masalah ini.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Mengingat, fenomena ini menjadi penyumbang inflasi. Selain itu, mahalnya harga tiket pesawat membuat jumlah penumpang di bandara operasi wilayah Angkasa Pura I menurun hingga 3,5 juta penumpang.
Menko Darmin pun meminta agar Menhub Budi menurunkan tarif batas atas tiket pesawat. Meski begitu, kebijakan ini menuai banyak komentar dari berbagai pihak.
Diberi Waktu Seminggu
Menhub Budi mengungkapkan keputusan penurunan tarif batas atas untuk maskapai Low Cost Carrier (LCC) serta maskapai full service merupakan hasil rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
"Kita akan evaluasi batas atas. Saya diberi waktu dalam waktu satu minggu akan menetapkan batas atas baru untuk penerbangan ekonomi," kata Menhub Budi usai rapat di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/5).
Meski tidak diperbolehkan melakukan intervensi harga tiket, dia menjelaskan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenhub berhak mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah.
"Jadi dalam UU itu disebutkan kemenhub dapat menentukan batas atas dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat, ada di pasal 127," ujarnya.
Pengkajian Lebih Dalam
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta kepada maskapai penerbangan agar mengkaji lebih bijak terkait harga tiket pesawat yang mahal. Menurutnya, jika harga tiket mahal maka penumpang pun akan berkurang, namun jika tiket pesawat murah maka perusahaan juga akan mati.
"Jadi saya yakin perusahaan penerbangan itu tidak ingin naik, naik terlalu tinggi, karena kalau naik lagi penumpang turun, tapi kalau terlalu rendah, kembali ke perspektif itu, dia bisa mati juga. kalau mati kita naik apa nanti," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (7/5).
Dia menjelaskan ada beberapa maskapai penerbangan yang bangkrut lantaran tidak kuat bersaing. Hal tersebut terjadi sekitar 20 tahun dan terdapat 10 perusahaan yang tumbang.
"Memang Selama ini banyak tiket pesawat memang sangat murah dibanding seharusnya. Dalam waktu kurang lebih 20 tahun, kira-kira ada 10 perusahaan penerbangan tumbang, entah itu mandala, simpati, batavia, adam air, indonesia air, merpati. Hampir 10 itu. Semuanya tidak kuat bersaing," kata JK.
Operasional Maskapai
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta Kementerian Perhubungan untuk betul-betul menghitung struktur biaya operasional maskapai penerbangan.
"Tapi memang kita menekankan kemarin juga waktu pembicaraan tolong dari regulator betul-betul menghitung biaya strukturnya dari para pelaku usaha penerbangan," kata Rini dikutip Antara, Selasa (7/5).
Dia menyatakan kondisi seperti ini tidak hanya terjadi pada Garuda Indonesia namun pada semua maskapai yang beroperasi di tanah air. Di mana biaya pengeluaran dan operasional tiap maskapai pasti tidak jauh berbeda.
Garuda Indonesia Ikuti Aturan
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan Garuda Indonesia tidak menutup kemungkinan akan menurunkan tarif tiket pesawat sesuai dengan arahan pemerintah.
"Itu dari Kementerian Perhubungan sebagai regulator, kita akan mengikuti dong. Garuda kan salah satu pelaku usaha di sektor penerbangan. Kita akan mengikuti apa yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan," kata Menteri Rini, Senin (6/5).
Akan tetapi, dia mengungkapkan, harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap biaya-biaya pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan penentuan tarif di Garuda. Menurutnya, ada beberapa pos pengeluaran yang dapat ditekan agar harga tiket dapat turun.
"Kita sedang ngecek. Tapi memang ada beberapa pos-pos cost yang memang bisa diubah," ujarnya.
Baca juga:
Tiket Pesawat Mahal, Pemudik Lewat Jalur Darat Diprediksi Naik 10 Persen
Penurunan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Diminta Perhatikan Operasional Maskapai
Wapres JK Minta Penurunan Harga Tiket Pesawat Dikaji Lebih Bijak
Imbas Tiket Pesawat Mahal, AP I Akui Jumlah Penumpang Turun 3,5 Juta Orang
Menteri Rini Sebut Garuda Indonesia Akan Ikuti Aturan Tarif Batas Atas Baru
Kemenhub Diminta Turunkan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat dalam Seminggu