Menilik Tugas Bank Indonesia dan OJK Sejak Didirikan Hingga Saat Ini
Dalam sistem perekonomian nasional, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai lembaga yang mengeluarkan aturan main dan melakukan pengawasan terhadap industri keuangan.
Dalam sistem perekonomian nasional, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai lembaga yang mengeluarkan aturan main dan melakukan pengawasan terhadap industri keuangan.
Sejak didirikan pada tahun 1953, Bank Indonesia sebagai bank sentral mengalami beberapa kali perubahan dalam menjalankan tugas. Lembaga ini pertama kali dibuat untuk menggantikan De Javasche Bank (DJB) sebagai bank sentral Indonesia.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kapan Gedung De Javasche Bank diresmikan? Gedung De Javasche Bank ini diresmikan pada 30 Juli 1907, disusul dua kantor cabang lainnya pada 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
Sebagai pengganti, tiga tugas utama Bank Indonesia yakni di bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran. Bank Indonesia juga harus melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan DJB. Selain itu BI mengemban tugas penting dalam hubungannya dengan pemerintah.
Tahun 1968 BI tak lagi menjalankan fungsi bank komersial. Tugas tersebut diganti dengan menjadi agen pembangunan yang mendorong kelancaran produksi dan pembangunan. Tak hanya itu Bank Indonesia diminta untuk membantu pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Akibat krisis ekonomi 1998, tugas Bank Indonesia kembali berubah. Di masa reformasi Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal. Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Esensinya Bank Indonesia harus menjaga kestabilan nilai mata uang terhadap barang, jasa dan mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini bermaksud untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai dan batas-batas tanggung jawab.
Demi mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki tiga pilar utama. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan. Ketiga tugas tersebut perlu diintegrasi demi mencapai stabilitas nilai tukar rupiah secara efektif dan efisien.
Sementara itu, OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan. Adapun sektor yang menjadi pantauan OJK yakni perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.
OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB. OJK juga memiliki beberapa wewenang dalam pencapaian tujuan.
Di antaranya bisa menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, membuat dan menetapkan peraturan dan kebijakan tentang pengawasan dan pelaksanaan di lembaga jasa keuangan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan industri jasa keuangan.
Secara rinci, OJK memiliki peran di masing-masing kegiatan jasa keuangan. Pada kegiatan usaha jasa keuangan bank, OJK memiliki wewenang terkait perizinan untuk pendirian bank dan segala keperluannya hingga pencabutan izin usaha bank. Lalu OJK juga berperan dalam mengatur dan mengawasi kesehatan bank dan aspek kehati-hatian bank.
Pada kegiatan usaha lembaga jasa keuangan selain bank dan non bank, lembaga ini berhak menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
Lalu menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan.
Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
Adapun terkait pengawasan lembaga jasa keuangan selain bank dan non-bank di antaranya, menetapkan kebijakan operasional pengawasan kegiatan jasa keuangan. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Melakukan penunjukan dan menetapkan pengelola statuter.
Kemudian, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Memberikan dan/atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.
Dalam menjalankan tugasnya OJK memiliki nilai strategis sebagai pijakan pijakan. Di antaranya, integritas, profesional, sinergi, inklusif dan visioner. Tak hanya itu, fungsi OJK harus juga berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi landasan tercapainya tujuan OJK dibentuk.
(mdk/azz)