Menkeu: AEOI jadi momen penguatan basis pajak RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia akan memperoleh keuntungan dalam keikutsertaan dalam pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEOI) antar negara. Keikutsertaan tersebut, merupakan momen penguatan basis data perpajakan Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia akan memperoleh keuntungan dalam keikutsertaan dalam pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEOI) antar negara. Keikutsertaan tersebut, merupakan momen penguatan basis data perpajakan Indonesia.
"Momen tersebut dapat digunakan untuk penguatan basis data perpajakan. Dari hasil AEOI harus dimanfaatkan untuk penerimaan pajak sebagai sumber terbesar pendapatan negara untuk pembiayaan pembangunan," ujar Menkeu Sri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/5).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menuturkan dalam rangka memenuhi komitmen AEOI, Indonesia harus memiliki legislasi primer dan sekunder yang paling lambat dilakukan 30 juni 2017.
"Apabila gagal, ini akan rugikan Indonesia sendiri. Karena Indonesia dapat dikategorikan non cooperative jurisdiction yang berdampak terhadap penilaian internasional dan Indonesia tidak memiliki level playing field dengan negara yang berkomitmen dalam AEOI," jelasnya.
Menkeu Sri Mulyani menambahkan apabila gagal menjadi peserta AEOI, Indonesia juga akan dicap sebagai negara yang tidak transparan. Selain itu, Indonesia tidak akan memperoleh informasi mengenai keuangan milik wajib pajak Indonesia yang disimpan di luar negeri.
"Indonesia jadi tidak transparan, setara dengan negara tax haven dan dianggap menjadi tempat penyimpanan dana terorisme. Indonesia tidak akan memperoleh informasi keuangan milik WP Indonesia yang disimpan di luar negeri, baik yang sudah atau tidak mengikuti program TA," pungkasnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kapan Syahrini terlibat dalam kasus suap pejabat pajak? Syahrini muncul di sidang kasus suap pejabat pajak di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tersangka ini diduga terlibat dalam kasus pajak senilai Rp 900 juta pada tahun 2015-2016.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
Baca juga:
Bangun 10 lokasi wisata, Kementerian PUPR gandeng Pemda
Menteri Susi diganjar disclaimer, ini respons Menko Luhut
Sri Mulyani beberkan pentingnya keterbukaan informasi pajak dunia
BPK ungkap penyebab LKPP 2016 Menteri Susi diganjar disclaimer
Perlahan, penjualan mobil di Asean mengalahkan kawasan lain
Bea Cukai Medan kembali gagalkan penyelundupan 500 bal pakaian bekas
Awal Ramadan, Rupiah melemah ke level Rp 13.317 per USD