Menkeu Bambang: DPR setara presiden jadi punya hak ajukan anggaran
"Jadi tidak mungkin saya bilang ke DPR, kamu tidak boleh ini tidak boleh itu," kata dia.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku tak bisa halangi niat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membangun gedung baru. Menurut dia, posisi DPR setara dengan presiden sehingga punya hak untuk ajukan anggaran.
"Kami tidak bisa masuk ke program DPR. DPR itu lembaga tinggi negara setara dengan Presiden. Jadi tidak mungkin saya bilang ke DPR, kamu tidak boleh ini tidak boleh itu," tegasnya di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (3/11).
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disepakati DPR dan Pemerintah untuk tahun 2025? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Kapan APEC dibentuk? APEC sendiri berdiri tahun 1989.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Bambang menegaskan DPR pernah mendapatkan dana Rp 740 miliar pada postur anggaran 2015. Namun, lanjut dia, pemerintah tak tahu menahu soal pemakaian anggaran tersebut.
"Untuk apanya itu adalah urusan Sekjen DPR dan mitra kerjanya, badan urusan rumah tangga DPR. Kita menunggu detail apa yang sedang dipakai untuk Rp740 miliar itu," ujarnya.
Mantan wakil menteri keuangan ini menambahkan DPR sempat meminta tambahan anggaran sebesar Rp2,23 triliun untuk pelaksanaan fungsi legislasi dan sarana prasarana. Tetapi, pemerintah hanya menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp 740 miliar.
"DPR meminta Rp 2,24 triliun yang disusulkan maka DPR mendapat tambahan Rp 740 miliar saja." tandasnya.
Sebelumnya, DPR mendapatkan anggaran pembangunan gedung baru sebesar Rp 740 miliar. Anggaran tersebut muncul dalam pengesahan APBN 2016.
Baca juga:
Menkeu Bambang akui APBN 2016 belum sempurna
Pemerintah bakal ajukan suntikan modal BUMN di Rancangan APBNP 2016
Pimpinan DPR bantah barter anggaran gedung & persetujuan RAPBN 2016
Menkeu Bambang prediksi KemenPU-Pera paling cepat serap anggaran
Ini 10 kementerian yang dapat anggaran terbesar dalam APBN 2016