Menkeu: BUMN jangan menyerah tagih tunggakan dividen Freeport
"Saya tahu dia tidak mau bagi dividen, sebagai perusahaan itu memang haknya, tapi musti ada fight-nya dong," kata menkeu
Menteri Keuangan Chatib Basri tidak mau tunggakan dividen PT Freeport Indonesia membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 jadi korban. Dia mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berjuang meminta hak pemerintah, meski saham yang dimiliki Indonesia hanya 9,3 persen.
"Nanti tekanannya di saya lagi. Jangan semua orang 'ah enggak bisa nagih', kemudian di ujungnya defisitnya (APBN) besar. Coba dulu, jangan apa-apa enggak bisa," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (17/4).
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Apa yang menurut Faisal Basri menjadi tugas berat seorang Menteri Keuangan? Faisal Basri menyampaikan tugas berat seorang Menkeu adalah mengelola pendapatan, mengelola pengeluaran, menyeleksi alokasi anggaran. Hingga akhirnya memastikan anggaran negara digunakan sesuai dengan tujuannya.
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kapan Kemenkeu RI berganti nama menjadi Kementerian Keuangan? Sejak 2009, Departemen Keuangan resmi berubah nama menjadi Kementerian Keuangan sampai sekarang.
-
Kapan Dewan Banteng resmi dibentuk? Sebanyak 612 anggota aktif dan pensiunan menyetujui pembentukan Dewan Banteng ini yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Dewan Banteng resmi terbentuk pada tanggal 25 November 1956.
Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengeluh minimnya porsi saham pemerintah menyebabkan wakilnya kalah suara dalam hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan tambang terbesar sejagat itu.
Kepada pemegang saham, Freeport merasa tidak perlu memberikan dividen karena ada pengembangan usaha, dan alasan lainnya. "Hasil RUPS memutuskan tidak memberi dividen, terus BUMN tidak setuju, tapi mereka bilang tidak bisa karena masih ada keperluan lain-lain. Terus pemungutan suara, hasilnya tidak bayar. Saham 9,3 persen tidak ada artinya, karena itu kita masih usahakan," ungkap Dahlan.
Sementara ini, Dahlan mengaku timnya hendak meminta dividen interim, tapi belum jelas teknisnya seperti apa. Chatib mendukung langkah apapun yang bisa membikin perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu membayar kewajibannya pada kas negara.
Apalagi dengan beban APBN tinggi akibat deviasi nilai tukar, pemerintah sedang butuh uang, berapapun jumlahnya.
"Mbok ya diperjuangin, Rp 1,5 triliun lho, saya lagi perlu uang sekarang. Sudah dua tahun pula. Saya tahu dia enggak mau bagi dividen, sebagai perusahaan itu memang haknya, tapi musti ada fight-nya dong," kata menkeu.
Dalam keterangan pers, Vice President Corporate Communications Freeport Indonesia Daisy Primayanti menjelaskan alasan pihaknya menunggak dividen selama dua tahun terakhir. Dia mengaku kebijakan ini berlaku terhadap semua pemegang saham, termasuk ke perusahaan induk dan pemerintah Indonesia. Penyebabnya antara lain,volume penjualan tembaga dan emas yang menurun karena kadar bijih yang rendah, gangguan operasi tambang, penurunan harga komoditas global.
Kemudian, penggunaan arus kas untuk investasi sekitar USD 1 miliar guna mendukung pengembangan tambang bawah tanah pada 2017. Tambang bawah tanah ini selanjutnya akan menjadi tumpuan kegiatan penambangan PTFI.
Aksi Freeport tak menyetor ke kas negara ini membuat target dividen di APBN berpotensi meleset. Seharusnya, tahun ini gabungan laba BUMN maupun saham pemerintah di perusahaan swasta terkumpul Rp 40 triliun.
(mdk/noe)