Menkeu: Dana Rp 740 miliar bukan untuk gedung, itu buat DPR
"Mereka (DPR) yang memutuskan buat apa. Ya untuk institusi," ucap Bambang.
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro angkat bicara terkait adanya dana Rp 740 miliar untuk DPR yang masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2016. Menurut Bambang, dana tersebut bukan untuk perbaikan gedung dan alun alun kompleks DPR.
"Bukan gedung kok, itu buat DPR," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10).
-
Siapa saja yang ikut berdemo di depan gedung DPR RI? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Kenapa para kepala desa melakukan demo di depan Gedung DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Kenapa rombongan Brimob melakukan konvoi di depan gedung Kejaksaan Agung? “Tadinya sih nggak (curiga), cuma pas di sini geber-geber, pasti ada kasus yang agak sensitif,” tambahnya.
-
Bagaimana rombongan Brimob melakukan konvoi di depan Gedung Kejagung? Mereka sambil menyalakan sirine, tepat berhenti di gerbang belakang Gedung Kejagung. Seperti memberikan sebuah tanda hendak masuk ke Gedung namun gerbangnya tetap tertutup.
-
Dimana pusat pemerintahan Kerajaan Singasari? Pusat pemerintahan Singasari saat itu berada di Tumapel.
-
Gedung Pancasila berada di mana? Tidak semua bangunan lawas bisa lestari hingga sekarang. Sayangnya, sebagian di antaranya dibiarkan tak terawat kendati memiliki nilai sejarah, salah satunya gedung Pancasila yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Menurutnya, anggaran tersebut sepenuhnya akan diperuntukkan bagi institusi. Dalam artian, dana tersebut sepenuhnya wewenang DPR. "Mereka (DPR) yang memutuskan buat apa. Ya untuk institusi," jelas dia.
Diberitakan sebelumnya, anggaran perbaikan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar Rp 740 miliar lolos dalam pembahasan. Anggaran tersebut masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
"Memang kemarin secara terus terang lolos dalam perhatian pembahasan (Banggar dan pemerintah)," ujar Anggota Komisi XI DPR RI Jhonny G Plate kepada wartawan di sela-sela sidang paripurna di Jakarta, Jumat (30/10).
Dia menegaskan pengajuan anggaran tersebut melalui Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Sekretariat Jenderal (Setjen DPR). Politisi Partai Nasdem ini mengklaim tidak seluruh fraksi mengajukan perbaikan gedung baru.
"Yang mengajukan pasti melalui BURT dan Sekjen," tuturnya.
Jhonny membantah tak ada tukar guling antara pemerintah dan DPR terkait anggaran tersebut. Ini dibuktikan tak semua fraksi DPR setuju adanya anggaran gedung baru Rp 740 miliar tersebut.
"Kenyataannya sekarang pun terjadi dissenting opsi, sembilan fraksi setuju, satu menolak (Gerindra)," pungkasnya.
(mdk/idr)