Menkeu kecewa ada suap ke BPK terkait status WTP di Kemendes
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kecewa atas adanya operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kecewa atas adanya operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi.
"Adanya kejadian dimana adanya Kementerian/Lembaga maupun BPK nya sendiri menerima suap ini adalah sangat mengecewakan," ujar Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/5).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyerahkan sepenuhnya kelanjutan mekanisme adanya isu indikasi pencopotan opini WTP yang telah diberikan BPK kepada Kementerian Desa PDTT.
"Silakan aparat hukum melaksanakan tugasnya. Tapi mengenai status dari WTP sendiri kita tentu memiliki kepentingan, agar kredibilitas status itu ditegakkan secara konsisten. Dan apapun mekanisme saya serahkan kepada BPK saja," jelasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Irjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Sugito sebagai tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Minggu (28/5) Sugito dipastikan dicopot dari jabatannya dan langsung dicari penggantinya.
"Besok pagi akan kita cari siapa yang ganti," kata Menteri Desa Eko Putro Sandjojo dalam pernyataan pers di Kantornya, Sabtu (27/5).
Eko menjelaskan apabila nanti Sugito tak terbukti bersalah dalam kasus ini, maka ia akan kembali menjabat dalam jabatan semula termasuk hak-haknya akan dikembalikan pula.
"Otomatis kalau sudah tersangka secara aturan harus diganti. Tapi nanti kalau memang terbukti tidak bersalah hak-haknya akan kita kembalikan lagi," katanya.
Dalam OTT ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka. Di antaranya dua orang dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dua orang pejabat BPK.
-
Di mana Widodo merintis usaha kerajinan limbah kayu jati? Setelah pensiun tahun 1994, ia pindah ke Desa Tempurejo, Kabupaten Boyolali. Saat pensiun itulah Widodo merintis usaha kerajinan yang diolah dari limbah kayu jati.
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
-
Kenapa KWT Srikandi dibentuk? Mengatasi Masalah Kenaikan Harga Pangan KWT Srikandi dibentuk pada awal tahun 2023 lalu. Saat itu, peruntukannya adalah membantu mengatasi kenaikan harga pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kapan Syahrini terlibat dalam kasus suap pejabat pajak? Syahrini muncul di sidang kasus suap pejabat pajak di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tersangka ini diduga terlibat dalam kasus pajak senilai Rp 900 juta pada tahun 2015-2016.
-
Siapa cawapres termuda di Indonesia? Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo Subianto sementara ini menjadi pemenang Pilpres versi quick count. Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo Subianto sementara ini menjadi pemenang Pilpres versi quick count. Hal ini membuat Gibran menjadi Wakil Presiden termuda sepanjang sejarah Indonesia.
-
Bagaimana cara KWT Srikandi mengelola lahan dan hasil panen? Setelah lahan diperoleh, mereka mengelola lahan itu dengan ditanami cabai sebanyak 300 batang. Setelah itu mereka membeli bibit antara lain terong, timun, tomat, sawi, ceme, gambas, labu madu, kangkong, bayam, kol, dan kembang kol. Singkat cerita, tanaman-tanaman itu tumbuh dari berbuah. Dari hasil panen sayuran tersebut uangnya digunakan untuk membeli bibit ayam sebanyak 20 ekor dan bibit lele sebanyak 2.000 ekor.
Baca juga:
Anak buah ketangkap KPK, Menteri Eko minta Kemendes diaudit ulang
Cari bukti baru, KPK geledah kantor Kemendes terkait kasus opini WTP
Menteri Desa akan seleksi terbuka calon Irjen Kemendes PDTT
Puan tunggu laporan Menteri Desa soal kasus suap opini WTP
Menteri Eko tunjuk Ahmad Erani sebagai Plt Irjen Kementerian Desa
Misbakhun sebut BPK lembaga kredibel meski ada auditor kena OTT KPK
Wajah muram para tersangka suap WTP Kemendes saat ditahan KPK