Menkeu tersinggung ada 163 pejabat belum lapor harta ke KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Kementerian Keuangan sebagai Kementerian yang paling taat melakukan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Dari keseluruhan pegawai Kemenkeu sekitar 99,4 persen sudah melaporkan hartanya kepada KPK, sementara sisanya belum melakukan LHKPN.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Kementerian Keuangan sebagai Kementerian yang paling taat melakukan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Dari keseluruhan pegawai Kemenkeu sekitar 99,4 persen sudah melaporkan hartanya kepada KPK, sementara sisanya belum melakukan LHKPN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini masih terdapat 163 orang pejabat Kemenkeu belum melakukan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Terkait hal tersebut, Dia sebagai orang nomor satu di Kementerian keuangan merasa tersinggung anak buahnya tidak taat aturan.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Bagaimana KPK menahan Helmut Hermawan? "Menjadi salah satu bagian dari kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan HH (Helmut) selama 20 hari pertama sejak 7 Desember 2023 hingga 26 Desember 2023 di rutan KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis (7/12).
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
"Kami harus berpikir, ada informasi 100 orang dari 163 yang belum melaporkan hartanya 63 yang sudah promosi dan mutasi makanya belum melaporkan. Sementara yang lainnya, belum tahu alasannya apa. Saya enggak marah cuma tersinggung. Saya enggak marah," ujar Menkeu Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (14/3).
Ani, sapaan akrabnya, juga meminta Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo untuk segera mencari 163 pejabat Kementerian Keuangan yang belum melaporkan hartanya kepada negara. Dia memberi waktu tiga hari kepada pegawai yang belum melaporkan kekayaan untuk segera merampungkan pelaporan tersebut.
"Saya minta tolong cari siapa itu 163 orang. Kalau mereka sudah ada di posisi itu lebih dari enam bulan (pejabat baru mendapat promosi) beri waktu tiga hari kata Pak Sekjen, saya ikuti saja. Pak Wamen katakan saya sudah monitor sendiri, jadi saya percayakan tolong tiga hari ini sudah harus selesai. Ini tugas Pak Wamen," katanya.
Tidak hanya itu, Menkeu juga mengancam akan mengganti pegawainya yang sudah diberi tenggang waktu melaporkan hartanya, namun tidak kunjung melaporkan hartanya kepada KPK dengan alasan baru promosi dan mutasi.
"Kan sudah diberi waktu dua bulan, kalau ada yang tidak patuh tolong beri peringatan. Kalau tidak, Enggak usah dipromosikan lagi, kalau perlu ganti aja sampai dia bisa lapor dengan benar," pungkasnya.
Baca juga:
Menkeu ajak anak buahnya laporkan harta kekayaan
Resmi, Ditjen Pajak & OJK sepakat intip data nasabah bank
Ke AS, Sri Mulyani dicecar pertanyaan soal polemik Freeport
Sri Mulyani beberkan pesan Jokowi dalam memilih calon DK-OJK
Ini 21 nama calon DK-OJK bakal dibawa Sri Mulyani ke Jokowi
Aturan baru: Rumah mewah seharga Rp 20 M kena pajak penjualan 20%
5 Perempuan lolos seleksi tahap III DK-OJK, ini kata Sri Mulyani