Menko Airlangga Klaim Nilai Ekonomi Digital 2020 Indonesia Terbesar di Asia Tenggara
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai USD 70 miliar di 2021. Angka ini meningkat 49 persen dibanding tahun 2020 yang mencapai USD 47 miliar.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai USD 70 miliar di 2021. Angka ini meningkat 49 persen dibanding tahun 2020 yang mencapai USD 47 miliar.
“Tahun 2020 yang lalu nilai ekonomi digital kita menjadi yang tertinggi di Asean dengan nilai sebesar USD 47 million dan tahun ini diprediksi mencapai USD 70 miliar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 49 persen,” kata Menko Airlangga dalam IDC Proyeksi dan Strategi Akselerasi Bank Digital 2022, Rabu (24/11).
-
Bagaimana Menko Airlangga menanggapi pentingnya pengembangan talenta digital di Indonesia? Menko Airlangga juga menjelaskan digital talent menjadi perhatian Pemerintah Indonesia Dorong adanya Co-working space
-
Mengapa pelaku usaha di Indonesia menganggap transformasi digital penting? Para pelaku bisnis di Indonesia menyadari pentingnya melakukan transformasi digital. Demi memenuhi kebutuhan mereka sebagai pengusaha sekaligus menyajikan solusi bagi masyarakat, pengembangan teknologi dan pengembangan inovasi dinilai sebagai sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi.
-
Mengapa Menko Airlangga Hartarto menekankan pentingnya kolaborasi multistakeholders untuk meningkatkan digitalisasi dan inklusi keuangan di wilayah pedesaan? Upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital tersebut juga akan mendorong peningkatan nilai ekonomi digital Indonesia. Tercatat, menurut hasil studi Google Temasek, Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia sendiri pada tahun 2022 telah mencapai USD 77 miliar atau tumbuh 22% (yoy) dan diprediksi akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga USD 130 miliar pada tahun 2025. "Dalam menyambut besarnya kesempatan tersebut, kita juga harus menyadari bahwa terdapat juga tantangan-tantangan dalam pengembangan ekonomi platform, terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T. Tantangan tersebut diantaranya adalah akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta kurangnya pemahaman tentang penggunaan platform-platform ini," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Peluncuran Hasil Studi Penggunaan Platform Digital di Pedesaan Indonesia oleh DFS Lab, Selasa (25/7).
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang menurut Menko Airlangga Hartarto menjadi tantangan utama dalam pengembangan ekonomi platform di wilayah pedesaan? "Dalam menyambut besarnya kesempatan tersebut, kita juga harus menyadari bahwa terdapat juga tantangan-tantangan dalam pengembangan ekonomi platform, terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T. Tantangan tersebut diantaranya adalah akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta kurangnya pemahaman tentang penggunaan platform-platform ini," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Peluncuran Hasil Studi Penggunaan Platform Digital di Pedesaan Indonesia oleh DFS Lab, Selasa (25/7).
-
Kenapa Huawei genjot kolaborasi untuk penguatan ekonomi digital? Sebuah bisnis raksasa tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya kolaborasi. Hal inilah yang terus dipegang teguh Huawei dalam mengelola bisnisnya sebagai perusahaan teknologi multinasional.
Menurutnya, saat ini teknologi digital sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, adanya pandemi covid-19 telah mendorong akselerasi adopsi teknologi digital pada berbagai lini aktivitas masyarakat.
Hal itu membuktikan peluang ekonomi digital Indonesia masih terbuka lebar, didukung oleh total penduduk terbesar ke-4 di dunia sebagian besar berada dalam usia produktif, tingkat penetrasi internet Indonesia juga mencapai 76,8 persen, dengan pengguna internet tahun ini sebesar 202,6 juta dan meningkat 11 persen dari tahun 2020 yang lalu.
Selain itu, gelombang teknologi baru seperti jaringan 5G, Block chain, artificial intelligence sudah menjadi pendorong dalam perkembangan ekosistem digital. Dia berharap, berbagai potensi tersebut dapat mendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas serta penciptaan inovasi dan inklusivitas dalam perekonomian Indonesia.
Lebih lanjut, berdasarkan data Badan siber dan Sandi Negara mencatat adanya 741 juta anomali traffic atau serangan cyber yang terjadi di bulan Januari hingga bulan Juli 2021. Lalu, sejak tahun 2019 sampai 31 Agustus 2021 kemenkominfo telah melakukan penanganan dugaan kebocoran terhadap 36 penyelenggara sistem elektronik atau PSG.
“Hal-hal di atas menggambarkan betapa pentingnya upaya peningkatan perbaikan tata kelola dan keamanan siber sebagai bagian dari implementasi prinsip perlindungan masyarakat,” ujarnya.
Tingkatkan Literasi Digital
Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menjawab berbagai tantangan di ruang digital dengan penerapan pendekatan strategi baik di sisi hulu, tengah, maupun Hilir. Di hulu pemerintah fokus pada upaya literasi digital melalui kerjasama dengan lebih 110 institusi yang meliputi komunitas akademisi lembaga pemerintah dan sektor privat.
“Untuk melaksanakan program literasi digital antara lain melalui gerakan nasional literasi digital cyber. Pemerintah juga memusatkan perhatian pada tindakan preventif antara lain pemblokiran penurunan konten-konten negatif atau hoax dan ini dilakukan dengan kerjasama 16 K/L terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik,” katanya.
Di sektor hilir, pemerintah bersama Polri dan Kejaksaan terus mendorong penegakan hukum guna mencegah penyebaran informasi yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
“Undang-undang 19 tahun 2016 sebagai payung perlindungan dan isu privasi dalam pelaksanaannya telah diterbitkan 3 peraturan turunan dan Pemerintah Menyiapkan regulasi perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif dan agresif melalui RUU perlindungan data pribadi yang sedang dalam pembahasan dengan DPR,” pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)