Menko Airlangga: RAPBN 2022 Fleksibel dan Antisipatif Hadapi Ketidakpastian
Dalam RAPBN 2022, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp1.840,7 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.708,7 Triliun. Nominal defisit turun 9,7 persen dibandingkan APBN 2021, atau defisit APBN sebesar 4,85 persen dari PDB.
Pemerintah Joko Widodo atau Jokowi telah menyusun dan melaporkan Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN) 2022 dengan tema 'Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural'. Pada tahun depan, pemerintah dan akan fokus pada dukungan kesehatan dan penguatan perlindungan masyarakat, dengan tetap fleksibel serta antisipatif menghadapi ketidakpastian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, RAPBN 2022 melanjutkan konsolidasi fiskal dengan antisipatif terhadap ketidakpastian.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Apa yang menurut Menko Airlangga Hartarto menjadi tantangan utama dalam pengembangan ekonomi platform di wilayah pedesaan? "Dalam menyambut besarnya kesempatan tersebut, kita juga harus menyadari bahwa terdapat juga tantangan-tantangan dalam pengembangan ekonomi platform, terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T. Tantangan tersebut diantaranya adalah akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta kurangnya pemahaman tentang penggunaan platform-platform ini," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Peluncuran Hasil Studi Penggunaan Platform Digital di Pedesaan Indonesia oleh DFS Lab, Selasa (25/7).
-
Bagaimana cara Irjen Kementan mengajak Petani dan ASN Kementan untuk bangkit membangun pertanian Indonesia? “Kita sedang dalam posisi dan situasi yang tidak sedang baik, iklim dan cuaca yang sedang mempengaruhi proses pertanian. Itulah yang sedang dilakukan oleh Bapak Menteri." "Beliau banyak melakukan terobosan, melakukan kegiatan yang tanpa henti. Kalau bapak Menteri speednya sudah maksimal, tentunya kita anak buahnya yang ada di Kementerian Pertanian, ASN Pertanian, punya tanggung jawab yang lebih,” kata Irjen Setyo.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
"Pemerintah juga akan terus mengakselerasi program vaksinasi agar dapat mengendalikan pandemi dan ini merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional," kata Airlangga dikutip Selasa (17/8).
Dalam RAPBN 2022, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp1.840,7 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.708,7 Triliun. Nominal defisit turun 9,7 persen dibandingkan APBN 2021, atau defisit APBN sebesar 4,85 persen dari PDB.
Untuk mengantisipasi situasi pandemi, pemerintah menyiapkan tambahan kebutuhan anggaran melalui pengalokasian untuk Program PEN 2022, yang akan fokus untuk kebutuhan penanganan kesehatan sebesar Rp148,1 triliun dan kebutuhan anggaran untuk perlindungan masyarakat sebesar Rp153,7 triliun dengan rincian sebagai berikut:
Penanganan kesehatan (Rp148,1 triliun)
- Anggaran testing, tracing, treatment Rp4,5 triliun.
- Perawatan pasien Covid-19 Rp14,9 triliun (250 ribu pasien dirawat dengan cost sharing BPJS 15 persen).
- Obat Covid-19 Rp1 triliun (4 juta paket). Insentif Nakes (12 bulan): Pusat Rp6,4 triliun dan Daerah Rp6,1 triliun
- Vaksinasi dengan anggaran pengadaan sebesar Rp38,44 triliun
- Insentif perpajakan vaksin Rp2,4 triliun
- Penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp26,2 triliun
- Antisipasi kesehatan lainnya Rp38,7 triliun (a.l. perluasan klaim pasien 650 ribu dengan cost sharing BPJS 15 persen.
Perlindungan Masyarakat
Perlindungan masyarakat (Rp153,7 triliun)
- PKH untuk 10 juta KPM Rp28,7 triliun
- Kartu sembako untuk 18,8 juta KPM Rp45,1 triliun
- Kartu Prakerja Rp11,0 triliun
- Dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan Rp5,6 triliun
- BLT desa Rp27,2 triliun
- Cadangan perluasan Rp36,16 triliun:
- Bansos tunai untuk 10 juta KPM Rp12,02 triliun
- Kartu sembako PPKM untuk 5,9 juta KPM Rp7,1 triliun
- Bantuan kuota internet untuk 38,1 juta siswa dan pendidik Rp8,1 triliun
- Cadangan Perlinmas Rp9,0 triliun
"Kita berharap bahwa dengan anggaran APBN 2022, kita tetap menjaga kesehatan masyarakat dan tetap ada buffer perlindungan masyarakat, agar selain daya beli bisa tertahan juga bisa memberikan multiplier effect pertumbuhan di sektor konsumsi," pungkas Airlangga.
(mdk/idr)