Menko Luhut Ingin Family Office Jadi Sebelum Jokowi Lengser, Sri Mulyani Malah Bilang Begini
Respons Sri Mulyani saat Luhut bilang family office akan terbentuk sebelum Jokowi lengser.
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menjamin pembentukan perusahaan keluarga atau family office rampung sebelum Presiden Joko Widodo lengser pada Oktober 2024 mendatang. Dia mengklaim sudah banyak investor yang masuk Tanah Air untuk membangun bisnis keluarga.
- Menko Luhut Curhat Family Office Gagal Dibentuk, Terhenti di Salah Satu Kementerian
- Menko Luhut Pastikan Family Office Terbentuk Sebelum Jokowi Lengser Oktober 2024
- Menteri Luhut Klaim Investor Asing Hingga Keluarga Kaya di Luar Negeri Tertarik Family Office di Indonesia
- Menko Luhut Usul Bentuk Family Office di Bali, Ini Respons Pj Gubernur
Menanggapi hal tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati justru bilang sebaliknya.
Dia bersama Kementerian Keuangan mengungkapkan masih mempelajari desain rancangan family office dari negara-negara yang telah mengimplementasikan skema tersebut.
“Kami akan melakukan benchmarking terhadap pusat dari family office yang ada di berbagai negara. Ada yang sukses, ada yang tidak, jadi kami belajar dari situ,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (22/7).
Sementara itu terkait wacana insentif perpajakan, Sri Mulyani menyatakan Indonesia telah memiliki banyak kerangka peraturan mengenai pemberian insentif. Semisal tax holiday, tax allowance, dan insentif untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Kementerian Keuangan akan mengkaji kebijakan insentif dari berbagai pengalaman tersebut.
“Jadi, kita lihat kemajuan dari pembahasan family office itu sendiri. Ada Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) maupun dari sisi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), di mana kita bisa memberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,” jelas Menkeu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga untuk membahas potensi skema investasi family office dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7).
Pemerintah memproyeksikan investasi dari pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai USD500 miliar dalam beberapa tahun ke depan.
Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total dana yang dimiliki perusahaan keluarga atau family office di dunia sebesar USD11,7 triliun.
Ide mengenai pembentukan family office dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di sela World Water Forum Ke-10, di Nusa Dua, Bali.
Family office biasanya menyediakan berbagai layanan, seperti manajemen investasi, perencanaan keuangan, dan perencanaan pajak.
Di family office, menurut Luhut, investor asing dapat menaruh uang mereka tanpa dikenakan pajak dan hanya akan dikenakan pajak apabila terdapat penciptaan lapangan kerja dari investasi tersebut.