Sri Mulyani Soal Family Office: Ada Negara yang Sukses, Ada yang Tidak
Pemerintah memproyeksikan investasi family office mencapai USD500 miliar dalam beberapa tahun ke depan.
![Sri Mulyani Soal Family Office: Ada Negara yang Sukses, Ada yang Tidak](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/newsOg/2024/7/22/1721631448671-x5a3jk.jpeg)
![Sri Mulyani Soal Family Office: Ada Negara yang Sukses, Ada yang Tidak](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/22/1721631380097-8y0ez.jpeg)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pihaknya tengah mempelajari skema investasi baru melalui family office yang menyasar para konglomerat.
Salah satu insentif yang diberikan pemerintah pada skema ini adalah pembebasan pajak.
- Sri Mulyani: Geopolitik Bikin Investasi Lambat
- Pulang dari Abu Dhabi Luhut Laporan ke Jokowi dan Prabowo: Banyak Uang Antre Masuk RI Pakai Skema Family Office
- Menteri Luhut Klaim Investor Asing Hingga Keluarga Kaya di Luar Negeri Tertarik Family Office di Indonesia
- Mengenal 'Family Office', Skema Investasi Baru di Indonesia untuk Para Konglomerat
Bendahara negara itu menyebut pemerintah akan membandingkan hasil kerja atau (benchmarking) ke sejumlah negara yang menjadi pusat family office.
Mengingat, tidak semua negara mampu mengelola investasi family office.
"Kita akan melakukan benchmarking terhadap pusat-pusat fam office yang ada di berbagai negara. Ada yang sukses ada yang tidak, jadi kita belajar dari situ," kata Sri Mulyani kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7).
Terkait adanya kemungkinan tambahan relaksasi pajak dari skema family office.
Bendahara negara menilai, Indonesia telah memiliki sederet insentif pajak yang dapat dimanfaatkan untuk menambah penerimaan negara.
"Kalau mengenai peraturan perpajakan, insentif perpajakan, kita punya banyak pelajaran seperti tax holiday, tax allowance, maupun yang sekarang ini sudah kita berikan untuk IKN," bebernya.
Saat ini, Kementerian Keuangan masih menunggu pembahasan terkait rencana penerapan skema family office di internal pemerintah.
Mengingat, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membuka ruang adanya pemberian insentif baru di sektor perpajakan.
"Jadi, nanti kita akan lihat kemajuan dari pembahasan family office itu sendiri," ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
Pemerintah memproyeksikan investasi dari pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai USD500 miliar dalam beberapa tahun ke depan.
Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total dana yang dimiliki perusahaan keluarga atau family office di dunia sebesar USD11,7 triliun.
- Ternyata Sektor Kesehatan Sumbang 5 Persen Efek Gas Rumah Kaca, Begini Cara Mengatasinya
- Potret Ribuan Masyarakat Salatkan Jenazah Tu Sop di Masjid Raya Baiturrahman Aceh
- Didukung Muhammadiyah, Agus Irawan Optimis Boyolali Bakal Lebih Maju dan Harmonis
- Penelitian Terbaru WHO Ungkap Bahwa Penggunaan Smartphone Bukanlah Penyebab Kanker Otak
- Kronologi Terbongkarnya Penyeludupan Benih Lobster Senilai Rp3,1 Miliar dari Bali ke Singapura
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024