Menko Luhut keluhkan pajak dari sektor perikanan masih kecil
"Karena laporan pajak dari perikanan itu rendah. Kita ingin supaya semua, kamu dapat duit tapi juga harus bayar pajak," ucap Luhut.
Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Panjaitan mengeluhkan pendapatan pajak dari sektor perikanan masih kecil. Padahal, menurutnya para nelayan telah mendapat keuntungan cukup tinggi dari menangkap hasil laut Indonesia.
"Karena laporan pajak dari perikanan itu rendah. Kita ingin supaya semua, kamu dapat duit tapi juga harus bayar pajak," ucap Luhut di JCC, Jakarta, Selasa (20/9).
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Bagaimana Kementan mewujudkan swasembada pangan? Upaya tersebut salah satunya akan diwujudkan melalui program food estate maupun solusi cepat yang dijalankan Kementan berupa pompanisasi dan optimalisasi lahan.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Bagaimana Kementan meningkatkan ekspor pertanian? Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan bahwa kegiatan ekspor pertanian akan terus ditingkatkan dengan mendorong pengembangan hilirisasi produk jadi sesuai arahan Wapres "Oleh karena itu kemajuan kita dalam ekspor harus lebih kuat. Kita tidak boleh kalah dengan negara lain. Dan ini suatu kebanggan Karena apa yang kita lakukan ini lahir dari sebuah proses dan kerja keras," jelasnya.
-
Apa pesan utama yang disampaikan Kementerian KKP dalam menyambut Hari Ikan Nasional ke-10? “Pesan penting yang ingin disampaikan dalam menyambut Harkanas ke-10 ini adalah pentingnya meningkatkan konsumsi produk perikanan yang berkelanjutan", ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/9).
Saat ini, Luhut dan nelayan telah menyepakati poin-poin untuk meningkatkan keberlangsungan perindustrian perikanan Tanah Air. Dari poin-poin tersebut, nelayan sepakat untuk ikut membangun negara melalui pembayaran pajak.
"Kemarin saya ingatkan juga, pajak jangan sampai tidak bayar," katanya.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 13 September 2016 mencapai Rp 634,5 triliun. Jumlah tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2016 yakni sebesar Rp 1.318,9 triliun.
Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, Yon Arsal merinci, total penerimaan tersebut didapat dari PPN dan PPnBM sebesar Rp 240,1 triliun, Pajak Bumi Bangunan (PBB) Rp 15,2 triliun, PPh non-migas sebesar Rp 374 triliun dan pajak lainnya sebesar Rp 5,4 triliun.
"Pertumbuhan terbesar ada di PPh non-migas 8,32 persen dibanding tahun lalu," ujarnya di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (14/9).
"Kalau PPN secara umum masih negatif pertumbuhannya -1,5 persen. Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan negatif PPN impor -39,2 persen."
Baca juga:
Tingkatkan perikanan RI, Luhut minta para nelayan ikut bayar pajak
Temui Luhut, pengusaha ingin aturan Menteri Susi dicabut
AS dukung upaya Indonesia jaga kekayaan alam bawah laut
Jokowi ingin sektor perikanan jadi motor penggerak ekonomi
Pemerintah bongkar 3 kasus penyelundupan senilai miliaran rupiah