Menko Luhut: Saya tidak mau bersilang pendapat dengan Menteri Susi
Kebijakan Menteri Susi dituding membuat sektor perikanan dalam negeri kekurangan pasokan karena perusahaan tidak mendapatkan kepastian.
Sejumlah pengusaha Tanah Air mengeluhkan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Salah satunya Permen No.56/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kemudian, Permen No.57/2014 tentang larangan alih muatan (transhipment) di tengah laut untuk produk perikanan tangkap.
Pengusaha berpendapat, aturan Menteri Susi membuat investor malas masuk ke Indonesia. Kebijakan ini kemudian berdampak pada melemahnya sektor perikanan Tanah Air.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Kapan Sentra Kuliner Ikan Kabupaten Garut diresmikan? Dikutip dari ANTARA, Rabu (28/6) sentra ikan tersebut diketahui baru diresmikan pada Selasa 26 Juni 2023 lalu.
-
Apa pesan utama yang disampaikan Kementerian KKP dalam menyambut Hari Ikan Nasional ke-10? “Pesan penting yang ingin disampaikan dalam menyambut Harkanas ke-10 ini adalah pentingnya meningkatkan konsumsi produk perikanan yang berkelanjutan", ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/9).
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kapan Kementan melakukan ekspor komoditas pertanian? Berdasarkan data BPS, Wapres menyebut volume nilai ekspor hingga Juni 2023 mencapai 21,2 juta ton.
Menanggapi ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan akan segera menemui Susi. "Jadi kita lihat minggu depan saya akan bicara dengan Ibu Susi meminta pendapat dengannya," kata Luhut di Jakarta, Selasa (20/9).
Luhut mengakui, akan mengkaji terlebih dahulu apakah memang ada yang perlu dikoreksi. "Saya tidak mau bersilang pendapat dengan Ibu Susi. Sekarang kita cari solusi terbaik," ungkap Luhut.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto meminta Menko Luhut untuk menghapus beberapa aturan yang telah dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
"Untuk kebaikan sih, mestinya diubah, PP diubah, malah ada yang minta dicabut. Misalnya Permen Nomor 56 dan Nomor 57 Tahun 2014. Spiritnya Menko Maritim mau membenahi dan cari titik temu. Nasionalisme juga kita angkat, kalau kita bisa investasi kenapa enggak kita, ini kan permodalan kita. OJK dan perbankan harus turun." ujar Yugi di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (19/9).
Menurut Yugi, saat ini banyak aturan dari Susi Pudjiastuti yang menghambat masuknya investasi ke dalam negeri. Contoh lainnya yaitu mengenai bobot kapal yang harus berada di atas 150 GT.
Akibat persoalan ini, industri perikanan mengalami kekurangan pasokan kerena perusahaan tidak mendapatkan kepastian kapal mana yang mau mengangkut.
Baca juga:
Menko Luhut keluhkan pajak dari sektor perikanan masih kecil
Tingkatkan perikanan RI, Luhut minta para nelayan ikut bayar pajak
Temui Luhut, pengusaha ingin aturan Menteri Susi dicabut
AS dukung upaya Indonesia jaga kekayaan alam bawah laut
Jokowi ingin sektor perikanan jadi motor penggerak ekonomi
Amerika Serikat makin gandrungi ikan hias asal Bali
Pemerintah bongkar 3 kasus penyelundupan senilai miliaran rupiah