Menko Puan usul defisit anggaran BPJS Kesehatan Rp 9 T ditutup dari dana cukai rokok
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menjelaskan, salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah adalah menyuntik dana ke BPJS Kesehatan dari bagi hasil atas cukai rokok serta efisiensi operasional BPJS ke depannya.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tercatat mengalami defisit anggaran sekitar Rp 9 triliun di 2017 ini. Menutup defisit tersebut, pemerintah mengeluarkan sejumlah skema, di antaranya dengan menggunakan dana cukai rokok.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menjelaskan, salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah adalah menyuntik dana ke BPJS Kesehatan dari bagi hasil atas cukai rokok serta efisiensi operasional BPJS ke depannya. Suntikan dana ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.
-
Mengapa Malaysia tertarik pada BPJS Kesehatan? JKN Tarik Minat Malaysia Keberhasilan BPJS Kesehatan dalam mengelola jaminan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menarik minat Malaysia. Menurutnya, dengan sistem yang diterapkan dalam Program JKN, membuat Malaysia ingin memahami lebih lanjut mengenai kondisi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan dan pemerintah di Provinsi Maluku menjamin kepesertaan JKN bagi pekerja di Provinsi Maluku? Khusus untuk segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), selain menggandeng Pengawas Ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi Maluku untuk menegakkan kepatuhan badan usaha dalam kepesertaan Program JKN, BPJS Kesehatan juga bekerjasama dengan Dinas Perizinan Provinsi dan Kab/Kota untuk mempersyaratkan kepesertaan JKN kepada badan usaha yang mengajukan permohonan perizinan.
-
Apa itu Program Pesiar BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Mengapa BPJS Kesehatan dan Pemkot Balikpapan berkolaborasi? Kerja sama ini akan membawa manfaat signifikan dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih baik.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan layanan kesehatan bagi pesertanya? Salah satu upaya yang dilakukan melalui pertemuan antara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti bersama Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.
"Untuk mengatasi defisit Ibu Menko (Puan Maharani) katakan dengan menggunakan pajak atas cukai rokok atau dana bagi hasil. Kemudian opsi lain cost sharing," kata Fachmi.
Selain dari cukai rokok dan bantuan dari pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan juga turut dilibatkan untuk mengatasi defisit dengan ikut mengindentifikasi dan menanggung klaim para pekerja yang ikut menjadi tanggungan-nya apabila terjadi masalah kesehatan imbas dari risiko pekerjaan yang dialami.
Selain itu, Fachmi menyebut bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani juga meminta BPJS Kesehatan untuk melakukan efisiensi pengeluaran.
"Bagaimana biaya operasional itu dibuat se-efisien mungkin, bagaimana fungsi BPJS sebagai strategic purchaser itu bisa dijalankan dengan baik tentunya harus ada revisi peraturan perundang-undangan dan berbagai opsi lain-lah yang akan menghemat dan mengefisienkan biaya pelayanan kesehatan kita tapi dengan catatan tidak mengurangi mutu pelayanan kesehatan."
Sementara itu, Menko Puan menekankan agar defisit tersebut tidak terjadi setiap tahun. Karenanya, dia memandang perlunya diambil langkah-langkah antisipasi untuk pencegahan. Selain itu, harus ada solusi sesegera mungkin untuk menutup defisit BPJS kesehatan tahun ini.
"Salah satu hal solusi yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan cost sharing atau kemudian gotong royong melalui pemda untuk mengantisipasi BPJS kesehatan agar tidak berlarut larut defisitnya," kata Puan.
Puan menilai, cukai rokok bisa menjadi salah satu solusi tepat untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan saat ini. "Cukai rokok yang ada di daerah bisa kami lakukan untuk bisa mengantisipasi defisit BPJS ke depan sehingga peran Pemda ke depan itu juga bisa turut aktif tidak hanya melakukan preventif dan promotif saja, sehingga uang di Pemda itu bisa juga bisa melakukan pelayanan kesehatan juga."
Baca juga:
Menko Puan: Walaupun defisit, BPJS Kesehatan tetap layani masyarakat
Meski alami defisit, iuran BPJS Kesehatan tidak mengalami kenaikan
Jaga fiskal BPJS, Menko Puan minta Pemda bantu pelayanan kesehatan katastropik
Menko Puan kumpulkan para menteri bahas defisit BPJS Kesehatan
BPJS terancam defisit Rp 9 T, ini langkah antisipasi Menteri Sri Mulyani