Menko Puan: Walaupun defisit, BPJS Kesehatan tetap layani masyarakat
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menilai meski mengalami defisit, namun BPJS masih bisa menanggung klaim masyarakat yang berobat. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai pelayanan dan tagihan yang akan dilakukan BPJS.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diprediksi akan mengalami defisit (missmacth) sebesar Rp 9 triliun tahun ini. Defisit tersebut disebabkan oleh besarnya pengeluaran yang dibayarkan BPJS Kesehatan, sementara iuran yang masuk tergolong minim.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menilai meski mengalami defisit, namun BPJS masih bisa menanggung klaim masyarakat yang berobat. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai pelayanan dan tagihan yang akan dilakukan BPJS.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Bagaimana BPJS Kesehatan dan pemerintah di Provinsi Maluku menjamin kepesertaan JKN bagi pekerja di Provinsi Maluku? Khusus untuk segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), selain menggandeng Pengawas Ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi Maluku untuk menegakkan kepatuhan badan usaha dalam kepesertaan Program JKN, BPJS Kesehatan juga bekerjasama dengan Dinas Perizinan Provinsi dan Kab/Kota untuk mempersyaratkan kepesertaan JKN kepada badan usaha yang mengajukan permohonan perizinan.
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
"Kami pastikan bahwa walaupun kemudian ada indikasi defisit BPJS kesehatan, kami pastikan bahwa pelayanan dengan masyarakat akan kami lakukan," kata Puan di kantornya, Jakarta, Senin (6/11).
Meski demikian, dia menekankan agar defisit tersebut tidak terjadi setiap tahun. Oleh karena itu, dia memandang perlunya diambil langkah-langkah antisipasi untuk pencegahan, juga solusi untuk menutup defisit BPJS kesehatan tahun ini.
"Salah satu hal solusi yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan cost sharing atau kemudian gotong royong melalui Pemda untuk mengantisipasi BPJS kesehatan agar tidak berlarut larut defisitnya," imbuhnya.
Selain itu, cukai rokok bisa menjadi salah satu solusi tepat untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan saat ini.
"Cukai rokok yang ada di daerah bisa kami lakukan untuk bisa mengantisipasi defisit BPJS ke depan sehingga peran Pemda ke depan itu juga bisa turut aktif tidak hanya melakukan preventif dan promotif saja, sehingga uang di Pemda itu bisa juga bisa melakukan pelayanan kesehatan juga," jelasnya.
Baca juga:
Meski alami defisit, iuran BPJS Kesehatan tidak mengalami kenaikan
Jaga fiskal BPJS, Menko Puan minta Pemda bantu pelayanan kesehatan katastropik
Menko Puan kumpulkan para menteri bahas defisit BPJS Kesehatan
BPJS terancam defisit Rp 9 T, ini langkah antisipasi Menteri Sri Mulyani
Fraud diprediksi jadi penyebab BPJS Kesehatan masih defisit
IIPG dorong masyarakat gunakan BPJS
Kepala Dinkes DKI wajibkan rumah sakit bermitra dengan BPJS