MenPAN Anas Minta Tambahan Anggaran Rp174 Miliar di 2023, Untuk Apa?
Salah satu yang jadi perhatian adalah untuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Melalui digitalisasi ini, dia yakin bisa meningkatkan aspek pelayanan kepada masyarakat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas meminta tambahan anggaran Rp174,15 miliar untuk tahun 2023 ini. Dana itu akan digunakan untuk mengejar target-target yang sudah ditetapkan.
Salah satu yang jadi perhatian adalah untuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Melalui digitalisasi ini, dia yakin bisa meningkatkan aspek pelayanan kepada masyarakat.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Kapan Harun Kabir meninggal? Tanggal 13 November 1947, jadi hari terakhir Harun Kabir dalam menentang kekuasaan Belanda yang kembali datang ke Indonesia.
-
Kapan Bagindo Aziz Chan meninggal? Pada sore hari tanggal 19 Juli 1945, Aziz Chan bersama keluarga sedang dalam perjalanan menuju Padang Panjang.
-
Kapan Mohammad Tri Anjas lulus Akmil? Pada 3 November 2022, keluarga militer itu mendapatkan kabar gembira dari Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Dian Assafri.
-
Kapan Pangeran Antasari wafat? Saat menjadi Sultan Banjar, Pangeran Antasari terus melanjutkan perjuangannya melawan Belanda. Di tengah perlawanan tersebut, Pangeran Antasari jatuh sakit terserang penyakit cacar dan paru-paru hingga akhirnya wafat pada 11 Oktober 1862.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
"Ada banyak PR baru bagi kami, pertama terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Kemudian target-target program digitalisasi yang ke daerah. Karena kalau program ini jalan, itu akan menghemat triliunan rupiah," ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Rabu (7/6).
Dia berkaca pada keberhasilan sejumlah negara soal penerapan digitalisasi yang digenjotnya ini. Maka, diperlukan tambahan anggaran untuk proses sosialisasi dan penguatan sistem tersebut.
"Nah ini perlu sosialisasi, pengambilan kebijakan baru, karena sistem pemerintahan berbasis elektronik itu ternyata yang menjadi percepatan pelayanan di berbagai negara, termasuk baik di Inggris, Estonia yang kemarin kita kesana, ini yang kita dorong," paparnya.
Rumuskan Kebijakan Baru
Di samping itu, alokasi tambahan anggaran ini juga akan digunakan untuk merumuskan kebijakan baru. Misalnya, soal simplifikasi atau pemangkasan proses bisnis di berbagai lini.
Selanjutnya, ada mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi secara tematik. Menurutnya, hal ini perlu disokong dengan tambahan anggaran, mengingat KemenPAN-RB merupakan kementerian yang perlu mengumpulkan orang banyak sebagai sarana untuk sosialisasi.
"Kemudian, program terkait dengan RB Tematik. Bagaimana mendorong RB yang berdampak dan ini butuh sosialisasi, butuh langkah-langkah baru yang sebenarnya yaa ini termasuk Kementerian dengan anggaran paling kecil kira-kira begitu," ungkapnya.
"Jadi untuk mendorong RB ini lebih berdampak. Termasuk juga mendorong sistem lapor, komplain publik itu segera jalan di seluruh kabupaten pemda," tambah Menpan Anas.
Anggaran Turun
Pada kesempatan ini, Menpan Anas mengaku kalau setiap tahun anggaran bagi Kemenpan RB kengalami penurunan. Belum lagi, ketika terkena automatic adjustment beberapa tahun lalu untuk kepentingan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
"Turun, kalau dilihat pagu indikatifnya kan kemarin turun, bukan tambah naik, apalagi belum auto adjustment, padahal nature nya kantor PAN RB kan banyak ke kebijakan," kata dia.
Anggaran yang saat ini dikantonginya, dengan total sebesar Rp231,8 miliar termasuk untuk kepentingan pelaksanaan RB Tematik. Namun, pos anggaran itu tidak bisa dibelanjakan kepada barang.
"Misalnya terkait dengan kebijakan RB tematik, itu gak mungkin itu dibelanjakan barang. Itu harus ngumpulkan orang, nature-nya memang mengumpulkan orang karena banyak kebijakan, terus untuk ngukur dan sebagainya," urainya.
Reporter: Arief Rahman Hakim
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)