Mentan Syahrul Kena Semprot Komisi IV DPR
Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengkritik kinerja Kementerian Pertanian, mulai dari program-program kerja yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap petani, hingga data stok pangan yang berbeda.
Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengkritik kinerja Kementerian Pertanian, mulai dari program-program kerja yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap petani, hingga data stok pangan yang berbeda.
"Sudah memasuki tahun ke-4 masa kerja Menteri pertanian, memperhatikan program-program kerja Kementerian pertanian yang sudah dilaksanakan hingga saat ini, komisi 4 menilai bahwa pembangunan pertanian masih menghadapi masalah klasik," kata Sudin di kantor DPR, Senin (16/1).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
-
Kapan Kementan mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk mengawal jalannya produksi beras pada tahun ini. Dia ingin Indonesia mampu mencapai swasembada sehingga tak lagi bergantung pada kebijakan impor."Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut," ujar Amran dalam rapat koordinasi Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Senin (30/10).
Bahkan, di beberapa kesempatan menunjukkan keadaan semakin memburuk salah satunya ditunjukkan dengan impor beras, dan meningkatnya impor komoditas pangan lainnya yang meningkat.
Menurut Komisi IV DPR, secara kasat mata menunjukkan produksi beras dan pangan lainnya tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional, sehingga terpaksa pemerintah melakukan kebijakan untuk impor dikarenakan data stok beras yang disampaikan Kementerian Pertanian tidak sinkron.
Untuk itu Komisi IV meminta agar dilakukan pembenahan data produksi dan stok beras untuk kepentingan kebijakan pemanfaatan ketahanan pangan nasional. Komisi IV juga melihat kinerja atau program belum berdampak secara signifikan kepada pencapaian target nasional, melainkan hanya berorientasi pada penyerapan anggaran bukan kepada pencapaian produksi nasional.
"Sebagai contoh capaian produksi daging sapi sangat jauh makin lama makin turun jauh dengan kebutuhan nasional. Bahkan di tahun lalu bahkan Indonesia terjangkit penyakit PMK yang sangat berdampak buruk terhadap pencapaian produk daging nasional," tegasnya.
Hal itu dibuktikan dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan masih adanya kegiatan program bermasalah di Kementerian pertanian, bahkan ada program yang gagal atau tidak mencapai target.
"Salah satu contohnya food estate di beberapa tempat. Kami komisi IV sudah menyiapkan panja bahkan beberapa teman-teman mengusulkan untuk di buat pansus, karena di situ banyak data yang palsu," ungkapnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
PDIP Makin Keras Kritik Kinerja Menteri dari NasDem di Kabinet Jokowi
Setuju PDIP, PKB Sepakat Mentan dan Menteri LHK Dievaluasi
Mendag Zulhas: Dua Kali Saya Tolak Impor Beras
PDIP Minta Mentan dan Menteri LHK Dievaluasi, NasDem: Jangan Asbun!
Mentan Sebut Produktivitas Beras Terbaik Tahun Ini, Kok Bulog Malah Impor?
Bulog Siap Bongkar Kebohongan Stok 600.000 Ton Beras Lewat Jalur Hukum