Menteri Basuki Ungkap Kelemahan Pembiayaan SBSN
Menteri Basuki memberikan beberapa masukan atas alokasi pendanaan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu yang jadi sorotannya yakni hibah sukuk untuk masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) yang masih sangat terbatas dalam suatu proyek infrastruktur.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, memberikan beberapa masukan atas alokasi pendanaan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu yang jadi sorotannya yakni hibah sukuk untuk masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) yang masih sangat terbatas dalam suatu proyek infrastruktur.
"Kelemahannya mohon maaf, pembiayaan diprioritaskan hanya untuk belanja modal dan belanja barang yang asetnya dimiliki oleh Kementerian PUPR. Hibah kepada masyarakat dan Pemda itu sangat dibatasi," kata Menteri Basuki dalam sesi teleconference, Rabu (20/1).
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa yang diminta Ma'ruf Amin kepada pemerintah daerah terkait ekonomi syariah? Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan tiga arahan strategis kepada pemerintah daerah (pemda) seluruh Tanah untuk mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di wilayahnya masing-masing.
-
Bagaimana Fatayat NU meningkatkan literasi keuangan Syariah bagi anggotanya? Fatayat NU yang beranggotakan 10 juta perempuan muda berusia 25—45 tahun, telah aktif bergerak di berbagai bidang, termasuk keagamaan, ekonomi, dan sosial. Kami sangat menyambut baik kerja sama ini.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Bagaimana SGIE dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Islam? SGIE dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengidentifikasi dan mempromosikan sektor-sektor ekonomi Islam yang memiliki potensi pertumbuhan.
-
Kenapa Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan otonomi daerah dalam pengembangan ekonomi syariah? Pastikan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu tema perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan menengah," kata dia.
Sorotan lainnya, dia mengatakan fleksibilitas pendanaan SBSN masih rendah. Sebagai contoh untuk pemanfaatan sisa lelang atau realokasi, perubahan lokasi dan paket, itu memerlukan waktu dan koordinasi pada tiga kementerian, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
"Jadi membutuhkan cukup waktu. Berarti perencanaannya kan kurang baik, dan di lapangan ada hal yang perlu kita sesuaikan dan memerlukan koordinasi dari 3 kementerian," ungkap Menteri Basuki.
Usulan Solusi
Oleh karenanya, dia memberikan beberapa rekomendasi agar alokasi Sukuk ini dapat jadi alternatif pendanaan yang lebih baik di masa mendatang. Pertama, Menteri Basuki menyebut pagu SBSN kalau bisa ditetapkan per program, bukan per kegiatan dengan jangka waktu tertentu.
"Kalau saat pagunya masih pada per kegiatan, itu menjadikan fleksibilitasnya jadi lebih rendah atau lebih rigid daripada DIPA reguler," imbuh dia.
Kedua, alokasi Sukuk disebutnya dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain. "Jadi kalau ada sisa lelang dan sebagainya ini juga kalau bisa dipakai untuk pekerjaan sesama jenis PSN di tempat lain, sehingga masih bisa mempercepat penyerapan dan penyelesaian proyek," terangnya.
Selain itu, dia juga mengusulkan agar per masing-masing unit organisasi (unor) pengelola SBSN diberikan satu rekening khusus. Hal tersebut disarankannya karena selama ini satu rekening khusus bisa beberapa pengelola SBSN.
"Jadi intinya kalau bisa satu unor. Ini biasanya beberapa unor, sehingga kalau ada beberapa perubahan-perubahan harus menunggu beberapa unor lainnya. Ini juga memakan waktu," tandas Menteri Basuki.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com