Menteri ESDM minta belanja pegawai tahun depan tak naik tinggi
Dia mengkritik kebiasaan pemerintah sebelumnya yang menyusun anggaran berdasar komposisi tahun sebelumnya.
Pemerintahan Jokowi-JK mulai menyusun dan menyiapkan draft postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Pemerintah mengklaim melakukan pelbagai perubahan besar terhadap postur anggaran.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan Presiden Joko Widodo menginginkan RAPBN 2016 lebih efisien, terutama dari sisi belanja pegawai atau PNS. Pendisiplinan terhadap belanja pegawai akan dilakukan secara masif dan besar besaran.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Apa yang diteladani oleh ASN di Banyuwangi? Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi untuk meneladani sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
Pemerintahan Jokowi-JK menjanjikan memperbesar porsi atau alokasi belanja modal agar bisa memberi dampak langsung pada masyarakat.
"Belanja aparatur jangan naik tinggi-tinggi. Di APBN 2016 yang pertama memang harus melakukan efisiensi pendisiplinan belanja aparatur berbasis kinerja dan memaksimalkan belanja modal. Belanja pegawai barang aparatur diefisienkan. Kalau dibutuhkan meningkat boleh tapi jangan mengada-ada," ucap Sudirman dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (17/4).
Dari pengakuan Sudirman Said, dalam penyusunan anggaran tahun depan, pemerintah tidak akan terpaku pada anggaran tahun ini. Dia mengkritik kebiasaan pemerintah sebelumnya dalam penyusunan anggaran. Menurutnya, pemerintahan sebelum Jokowi cenderung berpatokan pada anggaran tahun sebelumnya dengan dibumbui sedikit perubahan.
"Ke depan dalam penyusunan kita jangan semata mata menggunakan APBN tahun lalu jadi pedoman. Kalau biasanya hanya melihat APBN tahun sebelumnya lalu minta tambahan misalnya 10 persen. Ini terjadi berkali kali," katanya.
Mantan Dirut PT Pindad ini mengaku sedang melakukan konsolidasi internal dalam penyusunan anggaran. Sekaligus menunggu pengesahan pejabat eselon 1 yang rencananya akan selesai akhir bulan ini.
"Akhir bulan ini Kepres eselon 1 akan selesai. Kita segera menata eselon 2 dan 3. Akhir bulan konsolidasi selesai. Kita masuk training penyamaan visi," tutupnya.
(mdk/noe)