Menteri Marwan minta pemda tak gelap mata kejar pajak industri
Kengototan pemda meraup keuntungan dari pajak industri membuat praktik alih fungsi lahan terjadi secara masif.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, meminta pemerintah daerah (Pemda) seluruh Indonesia menyetop alih fungsi lahan pertanian desa menjadi tempat industri. Dia mengimbau pemda tidak gelap mata jor-joran mengincar keuntungan dari pajak industri yang dipaksakan untuk menambah pendapatan daerah.
Marwan meminta setiap kepala daerah berpikir jangka panjang untuk masa depan. "Sudah jelas bahwa fungsi ketahanan pangan lebih mensejahterakan rakyat di desa dan juga berdampak ke kota," ujar Menteri Marwan, di Jakarta, Kamis (22/1).
Lebih ironis lagi, warga desa seakan tidak berdaya untuk menentang keinginan pemerintah daerah yang berambisi tetap menjadikan lahan pertanian dibangun industri. Banyak warga tertekan untuk menjual lahannya.
"Kesannya ada perampasan. Karena warga desa diiming-imingkan pemberian bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan janji lainnya. Tapi setelah itu, dilupakan," katanya.
Jika perubahan alih fungsi lahan pertanian terus berlangsung, lanjutnya, maka urbanisasi besar-besaran konsekuensinya. Kemiskinan dan penggangguran akan semakin bertambah, karena generasi muda di desa malas membangun daerahnya.
"Yang dikhawatirkan, akan berdampak konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Juga antara masyarakat dengan masyarakat yang punya kepentingan berbeda-beda," jelasnya.
Dia mencontohkan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang tercatat dan dikenal sebagai daerah lumbung padi nasional. Setelah blusukan kemarin, ternyata industri begitu padat. Lahan sudah menyempit. Rumah warga yang berdinding kayu, diapit oleh pabrik.
"Jika dibiarkan, maka perindustrian akan semakin menghancurkan lahan pertanian. Akan semakin sulit nanti kita bagi Indonesia mewujudkan swasembada pangan,"
Pengamat kesejahteraan sosial, Siti Nafsiah, menyatakan, negara harus turun tangan memperhatikan aspek tersebut secara serius. "Alih fungsi dan konversi lahan desa harus secara serius dibahas oleh instansi berwenang," ujar Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini.
Hal tersebut terkait dengan konsistensi tata ruang dan penetapan area lumbung pertanian yang menguatkan ketahanan pangan untuk kesejahteraan sosial.
Baca juga:
Sambangi pasar Kosambi, Menteri Marwan borong jeruk lokal
Mau digusur, warga Karawang ngadu ke menteri Marwan Jafar
Menteri Marwan bentuk dua ditjen khusus kelola desa
Menteri Desa perpanjang pelaksanaan PNPM
Menteri Desa: Fasilitator PNPM yang produktif akan diperpanjang
Blusukan ke dua desa di Bogor, Menteri Marwan janji bikin BUMdes
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan Pangeran Antasari wafat? Saat menjadi Sultan Banjar, Pangeran Antasari terus melanjutkan perjuangannya melawan Belanda. Di tengah perlawanan tersebut, Pangeran Antasari jatuh sakit terserang penyakit cacar dan paru-paru hingga akhirnya wafat pada 11 Oktober 1862.
-
Kapan sumur di Desa Paja menjadi andalan warga? Dikutip dari kanal SCTV Banten, Jumat (11/8), sehari-hari sumber air yang merupakan sumur tua itu menjadi buruan warga.
-
Apa yang digambarkan dalam patung gajah Pasemah? Dalam satu batu ini menggambarkan tiga kehidupan. Pertama hewan gajah, lalu dua manusia dan hewan yang diduga babi rusa saat tengah dilahirkan gajah.
-
Siapa yang dianggap sebagai pakar dalam mewujudkan swasembada pangan? Kapolri mengaku optimis langkah tersebut dapat terealisasi mengingat Amran merupakan pakar yang mengerti dan tahu cara mewujudkannya. "Saya menyambut baik kerjasama ini dan saya juga mendukung penuh apa yang dilakukan Pak Menteri selama beberapa bulan ini. Pak Mentan sahabat saya dan saya dukung swasembada pangan," ujar Kapolri saat memberi sambutan pada Nota Kerjasama Kementan-Polri di Kementan, belum lama ini.