Menteri PUPR Soal Investasi China: Pengawasan Harus Lebih Ketat
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Indonesia memang harus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap sejumlah proyek yang dikerjakan oleh China. Ini menanggapi imbauan KPK yang mewanti-wanti agar BUMN berhati-hati menerima investasi dari China.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Indonesia memang harus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap sejumlah proyek yang dikerjakan oleh China. Ini menanggapi imbauan KPK yang mewanti-wanti agar BUMN berhati-hati menerima investasi dari China.
Adapun beberapa proyek ranah Kementerian PUPR yang turut ditangani oleh China antara lain Tol Solo-Ngawi-Kertosono, Tol Manado-Bitung, dan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).
-
Apa yang dituduhkan oleh Kementerian Keamanan Negara China? Kementerian Keamanan Negara mengatakan beberapa negara telah menargetkan penduduk China karena “motif tersembunyi.”
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mendorong kerjasama internasional dalam bidang pengelolaan air? Indonesia dikatakan Presiden, konsisten mendorong tiga hal pada forum. Pertama, adalah meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusifitas untuk mencapai solusi tantangan bersama terutama bagi negara-negara pulau kecil yang mengalami kelangkaan air. Kedua, memberdayakan hydro-diplomacy untuk kerja sama konkret dan inovatif sesuai kebutuhan negara penerima disamping mencegah persaingan dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas berdasarkan hukum internasional. Ketiga, adalah memperkuat political leadership sebagai kunci dalam menyukseskan berbagai bentuk kerja sama menuju ketahanan air yang berkelanjutan.
-
Bagaimana Cak Imin membandingkan pelayanan investasi di Indonesia dengan Cina? Menurut Cak Imin, pelayanan terhadap investasi di Indonesia masih jauh dari Cina. Kata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai."Pelayanan yang diberikan kepada investasi jauh dari Tiongkok misalnya. Mereka betul-betul pelayanan yang memadai," ujarnya.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
"Pengalaman kami ada di Tol Soker, itu harus dikerasin hanya untuk kejar progres saja. Kemudian di Manado-Bitung, dia yang kadang-kadang bayar kontraknya yang terlalu kecil, sehingga tidak bisa gerak. Jadi kita harus cek di situ," serunya di Jakarta, Jumat (10/5).
Dia pun membandingkan proses pengawasan proyek yang dilakukan oleh China dan Jepang. Menurutnya, Jepang bisa menjadi tolak ukur yang lebih baik dari apa yang China lakukan.
"Jepang itu disiplin dan commited betul dengan apa yang sudah disetujui. Kalau china ini kita harus ikut awasi secara lebih cepat. Kalau kami di lapangan pengawasannya dibiasakan lebih cepat. Kalau Jepang dari segi kita, kita serahkan kepada Jepang, itu sudah beres," paparnya.
"Coba ini MRT. Pelaksana konstruksinya sama, Wijaya Karya juga, Hutama Karya juga. Hasilnya berbeda, karena pengawasan dari Jepang," dia menandaskan.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Genjot Edukasi Aset Digital, INMAX Day akan Digelar hingga 2021
KPK Imbau BUMN Waspadai Investasi China, Ini Tanggapan Menko Luhut
Uang Rp10.000 Kini Bisa Investasi Reksa Dana Syariah di Tokopedia
KPK Ingatkan BUMN Tak Sembarangan Terima Investasi dari China
BKPM Gandeng Kemenkumham Perkuat Integrasi Sistem Perizinan Berusaha
Presiden Jokowi Ancam Tutup Lembaga yang Perpanjangan Birokrasi