Menteri Sri Mulyani Sebut LPI Bermanfaat Optimalkan Aset Negara Demi Rakyat
Menkeu, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Funds memiliki mandat untuk mengoptimalkan dan memelihara aset negara. Menkeu menegaskan, LPI akan memiliki fokus untuk mengoptimalkan dan menarik investasi serta kerja sama dari berbagai pengelola keuangan luar negeri.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Funds memiliki mandat untuk mengoptimalkan dan memelihara aset negara. Menkeu menegaskan, LPI akan memiliki fokus untuk mengoptimalkan dan menarik investasi serta kerja sama dari berbagai pengelola keuangan luar negeri.
"Lembaga pengelola investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) yang disebut sebagai SWF di Indonesia melengkapi berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. INA memiliki mandat untuk mengoptimalkan dan memelihara aset negara," kata menkeu dalam webinar : Peluang Pendanaan SWF Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia, Rabu (3/3).
-
Apa yang diutamakan oleh MUI dalam pengelolaan kekayaan negara? Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat Menurutnya, negara adalah aturan itu sendiri. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud berbicara mengenai pentingnya aturan dalam sebuah negara untuk menjaga kemaslahatan umat.
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
-
Bagaimana cara Indonesia menarik investasi 'family office'? Dia harus datang kemari (Indonesia). Misalnya, dia taruh duitnya 10 atau 30 juta dolar AS, dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Jadi, itu nanti yang kita pajakin.
-
Bagaimana LPS Indonesia bisa meningkatkan pengawasan setelah melihat kasus SVB dan SBNY? LPS Indonesia Tingkatkan Pengawasan Berkaca pada kasus kegagalan SVB dan SBNY, Puteri berharap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) beserta otoritas lainnya di Indonesia bisa meningkatkan pengawasan dan pengaturan,khususnya terhadap manajemen risiko likuiditas untuk mencegah kejadian terulang kembali.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Siapa yang memimpin upaya meningkatkan layanan wealth management di BRI? Terkait dengan pencapaian tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan, bahwa selama ini perseroan senantiasa memperkuat strategi dan mengedukasi terkait pentingnya pengelolaan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, banyak aset-aset yang dimiliki negara baik secara langsung maupun melalui kekayaan negara yang dipisahkan seperti BUMN, masih belum selalu optimal di dalam pengelolaannya.
Maka dengan kehadiran LPI diharapkan, pertama, Indonesia akan memiliki kemampuan modal bagi pembangunan tanpa meningkatkan risiko utang. Kedua, Indonesia akan belajar dari cara kerja yang merupakan best practice di seluruh dunia.
Ketiga, meningkatkan valuasi dari aset-aset negara, dan yang keempat tentu meningkatkan kinerja dan manfaat aset itu pada akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat.
Menteri Sri Mulyani: LPI Tingkatkan Daya Tarik Ekonomi Indonesia
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menggunakan instrumen Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Funds (SWF) guna mengurangi eksposur utang. Selain itu, kehadiran LPI turut memberikan pilihan kepada para investor untuk berinvestasi di Indonesia.
"Ini adalah salah satu upaya kita untuk terus meningkatkan daya tarik ekonomi Indonesia," kata menkeu dalam webinar : Peluang Pendanaan SWF Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia, Rabu (3/3).
Para investor, lanjutnya, kini bisa berinvestasi ke Indonesia melalui berbagai jalur. Mulai dari membeli saham, membeli surat berharga negara, hingga melakukan investasi seperti PMA dan PMDN melalui BKPM.
"Bagi pemerintah kita juga terus mendiversifikasi instrumen investasi ini salah satunya adalah pembentukan LPI. Ini melengkapi kemampuan pemerintah untuk berkolaborasi di dalam penanaman modal dalam bentuk ekuitas atau non utang," jelasnya.
Menurutnya, kemampuan pembiayaan pembangunan APBN tentu memiliki keterbatasan. Apalagi sudah dua tahun berturut-turut APBN menjadi andalan imbas pandemi covid-19. Imbasnya, defisit mencapai di atas 6 persen tahun 2020 dan 5,7 persen tahun 2021.
Sementara kebutuhan untuk pembangunan masih akan terus berjalan, seperti kebutuhan untuk membangun infrastruktur. Baik itu jalan raya, listrik, telekomunikasi, air bersih sanitasi, jalan tol, bahkan bandara.
"Oleh karena itu kita akan menggunakan instrumen di bidang LPI atau Indonesia investment authority sebagai salah satu wadah bagi kolaborasi melanjutkan pembangunan dengan melalui ekuitas atau mengurangi eksposur utang," tegasnya.
Pemerintah saat ini akan terus mendukung momentum pembangunan dan sekaligus memulihkan ekonomi Indonesia. Pembangunan infrastruktur di Indonesia butuh mencapai Rp 6.445 triliun untuk jangka waktu 2020 hingga 2024.
"Namun tentu investasi di bidang infrastruktur yang memiliki karakteristik dimana investasinya sangat panjang, dengan tingkat risiko yang relatif tinggi dan tentu dengan biaya kapital yang besar membutuhkan suatu komitmen kerja sama sangat kuat dari pemerintah," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)