Menteri Susi ajak PBB dan Uni Eropa berantas pencurian ikan
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak PBB dan Uni Eropa untuk mempertegas komitmen terhadap pengelolaan perikanan berkelanjutan. Salah satunya dalam mengawal pelaksanaan aturan pemberantasan pencurian ikan secara ilegal, dengan memberi konsekuensi yang tegas bagi pelanggarnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa untuk mempertegas komitmen terhadap pengelolaan perikanan berkelanjutan.
Salah satunya dalam mengawal pelaksanaan aturan pemberantasan pencurian ikan secara ilegal, dengan memberi konsekuensi yang tegas bagi pelanggarnya.
-
Apa pesan utama yang disampaikan Kementerian KKP dalam menyambut Hari Ikan Nasional ke-10? “Pesan penting yang ingin disampaikan dalam menyambut Harkanas ke-10 ini adalah pentingnya meningkatkan konsumsi produk perikanan yang berkelanjutan", ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/9).
-
Kapan Sentra Kuliner Ikan Kabupaten Garut diresmikan? Dikutip dari ANTARA, Rabu (28/6) sentra ikan tersebut diketahui baru diresmikan pada Selasa 26 Juni 2023 lalu.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Bagaimana cara Kementerian KKP meningkatkan angka konsumsi ikan masyarakat? Hadirnya Ulammart ini menjadi salah satu upaya kita untuk terus meningkatkan angka konsumsi ikan, tentunya melalui produk olahan UMKM yang semuanya sudah terjamin mutunya," jelas Erwin.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Marine Stewardship Council (MSC) untuk meningkatkan keberlanjutan sumber daya perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Marine Stewardship Council (MSC) menjamin ketertelusuran sekaligus keberlanjutan sumber daya perikanan, khususnya ikan konsumsi.
-
Siapa yang di-BKO-kan ke Kementan untuk memperkuat pangan? Terbukti kami di-BKO kan ke pertanian dengan terus turun ke lapangan
"Pelarangan atau pembatasan ini adalah untuk keberlanjutan perikanan kita. Kebijakan ini justru menambah stok ikan kita menjadi lebih banyak. Jadi semestinya semua negara setuju dengan kebijakan ini," kata Susi seperti dikutip Antara, Jakarta, Sabtu (25/2).
Dengan adanya kerja sama tersebut, dia meyakini pertumbuhan ekonomi dengan aktivitas kelestarian dapat berjalan seiringan. Sehingga ekosistem sumber daya kelautan juga bisa memperkuat produktivitas.
Selain itu, pengelolaan berkelanjutan ini juga penting diterapkan karena pada dasarnya Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 97.000 Km, yang merupakan garis pantai kedua terpanjang dari seluruh negara di dunia.
Namun, praktik illegal fishing yang marak terjadi selama ini mengakibatkan Indonesia hanya mampu menjadi peringkat ketujuh negara penghasil tuna di dunia, dikalahkan oleh Taiwan yang garis pantainya bahkan jauh di bawah Indonesia.
Baca juga:
Anak buah Menteri Susi tangkap kapal asing berbendera Malaysia
Menteri Susi: Kemenpar akan ajari orang KKP bersihkan pelabuhan
Kemenpar gandeng KKP kembangkan wisata bahari di Indonesia
Menteri Susi: Perikanan tangkap jangan diserahkan ke asing
Dubes AS puji langkah Menteri Susi cegah penangkapan ikan ilegal
KKP dampingi nelayan Pantura hentikan penggunaan cantrang
Menteri Susi buka lowongan kerja jadi bawahannya, ini cara daftarnya