Nelangsa Guru PPPK, Gaji dan Tunjangan Belum Dibayar 4 Bulan
Koordinator Lapangan Guru PPPK Manokwari, Abner Manufandu meminta kepada pemerintah daerah (pemda) agar segera menyelesaikan administrasi peralihan Guru SMA dan SMK ke kabupaten sebagai dasar pembayaran gaji dan tunjangan mereka.
Tenaga guru Sekolah menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Manokwari datangi kantor Bupati. Mereka datang untuk mempertanyakan gaji dan tunjangan yang belum dibayarkan selama empat bulan.
Koordinator Lapangan Guru PPPK Manokwari, Abner Manufandu meminta kepada pemerintah daerah (pemda) agar segera menyelesaikan administrasi peralihan Guru SMA dan SMK ke kabupaten sebagai dasar pembayaran gaji dan tunjangan mereka.
-
Siapa yang menetapkan besaran honor untuk anggota PPS? Besaran honor dan santunan anggota PPS ditentukan dalam surat keputusan KPU Nomor 472 tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML).
-
Siapa yang memberikan tugas dan wewenang tambahan kepada PPK? Selain itu, PPK juga memiliki wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Siapa yang memimpin kegiatan PPK? Tugas dan wewenang ketua PPK juga diatur dalam pasal 9 PKPU Nomor 8 Tahun 2022: Memimpin kegiatan PPK.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
"Kami meminta agar segera menyelesaikan administrasi pemindahan SK pengangkatan pengalihan guru SMA dan SMK se-Papua Barat guna kepastian gaji kami yang belum dibayarkan sampai saat ini," kata Abner dikutip dari Antara, Rabu (5/4).
Bahkan, selama 4 bulan Guru PPPK bukan hanya belum menerima gaji pokok, tetapi juga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tunjangan guru.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 urusan pendidikan SMA/SMK sederajat dikembalikan ke kabupaten/kota sebagai kebijakan otonomi khusus di tanah Papua.
Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo yang menerima aspirasi guru menyebutkan pembayaran gaji tidak boleh ditunda, namun terkait dengan tunjangan harus menunggu Surat Keputusan (SK) pelimpahan dari dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.
"Gaji harus segera dibayarkan, namun kata kuncinya ada pada SK pelimpahan dari provinsi ke kabupaten dengan dasar itu baik tunjangan dan TPP baru bisa dibayarkan," sebut Edi Budoyo.
Diakui, hingga saat ini penyerahan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi baru sebatas personel pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara aset dan dokumen belum dilakukan penyerahan.
"Sesuai administrasi keuangan daerah yang kami usahakan adalah mempercepat penyerahan dari provinsi, tanpa dasar SK Pengangkatan maka pembayaran gaji akan menjadi temuan," ujar Wakil Bupati Edi Budoyo.
(mdk/idr)