OJK sebut aturan perbankan RI lebih bagus dibanding Jepang dan AS
"Regulasi kita itu sudan common practice yah, regulasi kita itu malah lebih bagus dibandingkan regulasi perbankan di Eropa dan bahkan AS serta Jepang. Bahkan seperti permodalan kita termasuk terbaik nomor dua, dan likuiditas juga terbaik, karena kita lebih lekat."
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim regulasi atau aturan perbankan di Indonesia lebih bagus dibandingkan negara lain seperti Amerika Serikat dan Jepang. Ini terbukti dari keuangan perbankan seperti permodalan dan likuiditas yang terjaga sangat baik.
Hal ini sekaligus menangapi kembali munculnya kasus fraud yang terjadi di bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau plat merah yang menimbulkan kerugian nasabah hingga Rp 258 miliar beberapa waktu lalu.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
-
Apa yang ingin dicapai OJK dari pengembangan perbankan syariah? Bank syariah saat ini sedang kita coba arahkan untuk memberikan alternatif produkproduk perbankan syariah yang bukan merupakan bayangan dari produk-produk yang sudah ada di perbankan konvensional,” kata Dian.
"Regulasi kita itu sudan common practice yah, regulasi kita itu malah lebih bagus dibandingkan regulasi perbankan di Eropa dan bahkan AS serta Jepang. Bahkan seperti permodalan kita termasuk terbaik nomor dua, dan likuiditas juga terbaik, karena kita lebih lekat," kata Direktur Pengawasan Bank II, Anung Herlianto EC akhir pekan ini.
Melihat adanya kejadian-kejadian tersebut OJK sendiri kata Anung akan melihat internal kontrol di seluruh bank. Selain itu, OJK akan melakukan penyesuaian kembali terhadap aturan-aturan pengawasan perbankan, terutama pada sistem pengawasan internal perbankan itu sendiri guna meredam aksi pembobolan.
Sebelumnya, Kepala Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis OJK, Sukarela Batunanggar mengatakan, ketahanan perbankan dalam mengantisipasi potensi terjadinya fraud sudah cukup bagus. Pasalnya setiap bank punya internal kontrol yang dapat meminimalisir potensi fraud.
"Kita punya aturan manajemen resiko, dan internal kontrol. Dan di bank juga punya itu."
Menurutnya, munculnya fraud ada beberapa tipe. Bisa yang datang dari eksternal dan internal. Untuk yang dari eksternal bisa datang dari hacker sementara untuk internal datang dari orang dalam. "Namun yang paling bahaya itu jika orang dalam bekerja sama dengan orang luar," jelasnya.
Baca juga:
Bisa jadi alat bayar, Kartin1 diklaim dilengkapi pengamanan berlapis
Bos BTN optimis lanjutkan kinerja positif di 2017
Meski tertimpa kasus, BTN tetap yakin raup dana simpanan masyarakat
Misbakhun: Buka rahasia perbankan untuk genjot penerimaan
Hingga Maret 2017, BRI salurkan KUR mencapai Rp 11,8 triliun