Oktober 2016, realisasi anggaran Kementerian PU-Pera baru 55 persen
Basuki optimis realisasi anggaran kementeriannya hingga akhir tahun mencapai 94,38 persen. Sebab, katanya, masih ada sisa pekerjaan yang belum diselesaikan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan hingga Oktober 2016, realisasi anggaran telah mencapai 55,83 persen dari pagu APBN Perubahan Rp 98,2 triliun. Pencapaian ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu mencapai 42,9 persen.
"Untuk fisik sudah 59,56 persen. Ini lebih baik dari kondisi tahun lalu karena pada periode yang sama anggaran 42,9 persen dan fisik 49,29 persen," ujar Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono di kantornya, Jakarta, Jumat (7/10).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
Basuki optimis realisasi anggaran kementeriannya hingga akhir tahun mencapai 94,38 persen. Sebab, katanya, masih ada sisa pekerjaan yang belum diselesaikan.
"Posisinya tinggal menggenjot target pekerjaan di seluruh direktorat," tegasnya.
Untuk mempercepat, Kementerian PU-Pera tengah memprioritaskan kendala utama untuk diselesaikan seperti pembebasan lahan. Kemudian, para petugas eselon 3 dan 4, pada masing-masing direktorat agar ke lapangan untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
"Monitoring juga dilakukan via e-monitoring agar cepat ambil keputusan," katanya.
Meski begitu, kata Basuki, salah satu tantangan pembangunan infrastruktur 2015-2019 adalah makin menurunnya daya saing global dan daya saing infrastruktur.
"Domestik kita terus bergerak membangun, tetapi dunia luar juga berubah dan ini kondisi kita jadi menurun," jelasnya.
Dia memberikan contoh daya saing global Indonesia pada forum ekonomi dunia pada 2014/2015 rangking 34, lalu pada 2015-2016 melorot jadi 37. Khusus infrastruktur, pada 2014-2015 rangking 72 maka pada 2015-2016 membaik menjadi rangking 64.
"Jadi, secara umum daya saing nasional, belum kuat karena keterbatasan dukungan infrastruktur," pungkasnya.
Baca juga:
Pekan depan, tarif tol Bandara Soetta naik Rp 1.000
Harga gas turun, 3 perusahaan minat bangun pabrik senilai Rp 114 T
Tekan dwelling time, Luhut bangun pelabuhan baru di Tangerang
Luhut prediksi Tax Amnesty bikin perekonomian 2017 tembus 6 persen
Iklim investasi & peningkatan infrastruktur di Kutai Kartanegara
PON usai, rumput Stadion GBLA rusak
Pemprov DKI kebut normalisasi kali-kali di Jakarta