Pajak Karbon PLTU Diharapkan Tingkatkan Pemanfaatan Energi Bersih
Pemerintah akan mulai menarik pajak karbon dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara mulai 1 Juli 2022, untuk mendorong pengelola PLTU agar meningkatkan pemanfaatan energi lain yang lebih bersih. Nantinya, program pajak karbon itu menjadi pembayaran pajak saja.
Pemerintah akan mulai menarik pajak karbon dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara mulai 1 Juli 2022, untuk mendorong pengelola PLTU agar meningkatkan pemanfaatan energi lain yang lebih bersih. Nantinya, program pajak karbon itu menjadi pembayaran pajak saja.
"Di negara lain memang tendensinya seperti itu, Singapura sekarang sedang menyiapkan untuk menaikkan pajak karbonnya," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam peluncuran The11th Indonesia EBTKE CONex yang dipantau di Jakarta, Kamis.
-
Apa yang menjadi fokus utama Kementerian LHK dalam isu terkait serapan karbon? Belakangan, PT Astra Internasional sejak 2022 fokus menangkap isu terkait dengan serapan karbon, seperti diamanatkan oleh Kementerian LHK.
-
Bagaimana PHE menekan emisi karbon? PHE terus berkomitmen untuk menekan emisi karbon antara lain melalui implementasi enam pilar dekarbonisasi perusahaan yaitu energy demand & efficiency, gas recovery & asset integrity, low carbon power, low carbon heat, Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), serta offsetting melalui natural based solution.
-
Bagaimana Pertamina ingin mengurangi emisi karbon? Karena dengan mencampur 35 persen dalam diesel bioenergi, maka kita bisa menghemat neraca perdagangan kita yang selama ini import, kita kurangi sebesar Rp 122 triliun pertahun. Dan ini bisa menurunkan emisi 28 juta tonCO2 emision pertahun.
-
Kapan Kalpataru dibuat berdasarkan hasil uji karbon? Pada tahun 2014 silam, dilakukan uji karbon 14 terhadap kalpataru di Beta Analytic Radical Foundation Laboratory yang berada di Miami-Florida, USA. Hasil uji karbon yang dilakukan lembaga terpercaya di dunia itu menunjukkan kalpataru dibuat antara tahun 1445 – 1525.
-
Apa yang akan dilakukan PLN di Bursa Karbon Indonesia? Pasalnya, PT PLN (Persero) akan segera melantai ke bursa karbon Indonesia. Dengan potensi yang dimiliki, PLN akan menjadi trader terbesar di bursa karbon Indonesia dengan membuka setara hampir 1 juta ton CO2. Hal ini merupakan bagian langkah PLN mendukung pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
Dia menjelaskan, para pengguna energi kotor batubara merupakan pembayar pajak. Pemerintah bertujuan agar pembangkit listrik bisa menurunkan polusi, bukan hanya sekedar untuk penerimaan negara.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan pemberlakuan pajak karbon yang awalnya mulai 1 April 2022, diundur menjadi Juli 2022 karena pemerintah masih melakukan koordinasi untuk menyinkronkan peta jalan agar pelaksanaannya berjalan.
Pemerintah menjelaskan terdapat perbedaan di tiap negara termasuk terkait harga sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran sehingga peta jalan pengenaan pajak karbon harus benar-benar disiapkan.
Sebagai contoh, pajak karbon di Jepang dikenakan sebesar USD3 per ton karbon dioksida, sedangkan di Prancis mencapai USD49 per ton karbon dioksida. Kemudian di Spanyol sebesar USD17,48 per ton karbon dioksida untuk semua sektor emisi gas rumah kaca dari gas HFCs, PFCs, dan SF6 sedangkan di Kolombia sebesar USD4,45 per ton karbon dioksida untuk semua sektor.
Baca juga:
Usai Terapkan Tarif PPN 11 Persen, Pemerintah Incar 3 Objek Pajak dan Cukai Baru
Implementasi Aturan Pajak hingga Lonjakan Harga Energi Picu Kenaikan Inflasi 2022
Terungkap, Ini Alasan Pemerintah Tunda Penerapan Pajak Karbon Jadi 1 Juli 2022
Masih Sinkronkan Roadmap, Pemberlakuan Pajak Karbon Diundur ke Juli 2022
Hindari Kejadian Seperti di Jerman, PPATK Siap Cegah Korupsi di Pajak Karbon
Sri Mulyani: Pajak Karbon Salah Satu Mitigasi Perubahan Iklim