Pekan Depan, Komisioner BP Tapera Resmi Terbentuk
Pemerintah secara resmi telah mengangkat Komisioner dan Deputinya Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 10 Tahun 2019 yang ditetapkan pada 13 Februari 2019.
Pemerintah secara resmi telah mengangkat Komisioner dan Deputinya Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 10 Tahun 2019 yang ditetapkan pada 13 Februari 2019.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Tapera mengatakan, mereka baru bisa bekerja jika telah melewati proses pengukuhan. Rencananya, proses pengukuhan Komisioner dan Deputinya Komisioner BP Tapera bakal dilaksanakan pekan depan.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Kapan Kementerian PUPR menyelesaikan sebagian besar proyek strategis nasional? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga Juli 2023 telah merampungkan 87 Proyek Strategis Nasional (PSN) atau 70 persen dari target 125 PSN.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengukur keberhasilan pembangunan jalan tol? "Dengan adanya jalan tol baru yang dioperasikan telah berhasil mengurangi waktu perjalanan dengan sangat signifikan," kata Basuki dalam cara Sewindu PSN: Sustainable Infrastrukture towards Indonesia Emas 2045, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
"Pertama kita kukuhkan dulu, kemudian mulai mereka bekerja," ucap Basuki di Jakarta, Selasa (12/3).
Adapun berdasarkan Kepres Nomor 10/2019, posisi Komisioner BP Tapera diserahkan kepada Adi Setianto yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Jaringan dan Layanan Bank BNI dan Direktur IT dan Operation Bank BTN.
Selanjutnya, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera diisi Eko Ariantoro yang juga mantan Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lalu ada Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera yang dipegang Gatut Subadio, bekas Direktur Dana Pensiun Bank Mandiri.
Sementara posisi Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera dijabat Ariev Baginda Siregar, bekas Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum, serta Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi yang dipegang Direktur Operasi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Nostra Tarigan.
Sedangkan, masa jabatan masa jabatan Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera adalah selama 5 tahun sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini
Basuki melanjutkan, fasilitas BP Tapera ini mulanya baru akan disalurkan sebagai modal kredibilitas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2020 mendatang. "Kalau Taperanya untuk modal kredibilitas. Jadi orang percaya dulu kepada Tapera," ujar dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Tahun Politik Hambat Program Satu Juta Rumah di 2019
Usai PNS, Pemerintah Akan Bangunkan Hunian untuk Generasi Milenial
Kebutuhan Infrastruktur Rp 2.058 T, APBN Cuma Dapat Penuhi 30 Persen
Sri Mulyani: Keberadaan MRT Ubah Peta Properti Jakarta
Bos BTN Optimis Hasil Pilpres Berdampak Positif untuk Sektor Properti