Pembatasan Mal Dilonggarkan, Pengusaha Tetap Minta Subsidi
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, mengapresiasi relaksasi yang diberikan pemerintah terkait operasionalisasi mal selama masa perpanjangan PPKM ini.
Pemerintah memberi kelonggaran kepada pusat perbelanjaan atau mal selama perpanjangan PPKM berlevel. Di mana kapasitas pengunjung mal diperbanyak dari sebelumya 25 persen menjadi 50 persen, pengunjung juga boleh makan di tempat atau dine in dengan kapasitas 25 persen atau hanya untuk 2 orang per meja.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, mengapresiasi relaksasi yang diberikan pemerintah terkait operasionalisasi mal selama masa perpanjangan PPKM ini.
-
Apa yang dilakukan BRI untuk membantu pelaku usaha mikro dan ultra mikro? Sejak dibentuk pada September 2021 lalu, total kredit yang disalurkan kepada pelaku usaha mikro dan ultra mikro per Kuartal I-2024 mencapai Rp 622,6 triliun. Jumlah tersebut kurang lebih telah menyentuh 47,6% dari total pembiayaan BRI dengan jumlah nasabah 36,8 juta.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Bagaimana Rumah Puspita membantu para pelaku usaha mikro dan kecil di Rembang? Rumah Puspita tidak hanya memfasilitasi pengembangan usaha sesuai standar, tetapi juga mengakomodir kebutuhan lokal para pelaku usaha dan masyarakat di sekitarnya.
-
Bagaimana BRI membantu pelaku usaha UMKM? Berbagai program yang dilakukan BRI, termasuk program pemberdayaan, nyatanya terbukti sukses dalam memutar perekonomian secara umum. "Ini adalah pilar perekonomian. UMKM yang terus bergerak dengan dukungan BRI, mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik. Implikasinya terlihat dari level usaha riil di masyarakat. Ekonomi tumbuh. Di sisi lain, BRI pun menunjukkan catatan kinerja yang baik," ujar Erick.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
"Pusat perbelanjaan dan mal menyambut baik adanya tambahan pelonggaran yang diharapkan dapat terus dilakukan meski secara bertahap," ujar Alphon kepada Liputan6.com, Selasa (17/8).
Menurut dia, pelonggaran kapasitas pengunjung ini sangat diperlukan oleh mal. Alasannya, beban berat yang harus dipikul pihak pengelola selama penutupan operasional yang sudah memasuki pekan ketujuh.
Namun, Alphon menyatakan, pengelola mal masih tetap kesulitan meski ada kebijakan pelonggaran ini. Dia melaporkan, uji coba operasional mal ini masih bersifat terbatas, dan banyak pusat perbelanjaan khususnya di luar Pulau Jawa yang juga belum boleh beroperasi.
Alphon pun meminta agar pemerintah dapat segera menambah dan memperpanjang beberapa relaksasi dan subsidi yang telah diberikan.
Selain itu, dia juga mengeluhkan minimnya subsidi yang diterima pengelola mal selama masa PPKM. Padahal sebelumnya, APPBI sempat meminta adanya subsidi upah atau gaji pekerja sebesar 50 persen, penghapusan PPh Final atas biaya sewa, hingga penggantian biaya listrik yang terus menyedot arus kas perusahaan.
"Demikian juga dengan permintaan relaksasi dan subsidi yang sampai dengan saat ini masih belum dipenuhi agar dapat segera direalisasikan," pinta Alphon.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pemerintah Tambah Kapasitas Mal Jadi 50 Persen dan Boleh Makan di Tempat
Syarat Surat Bebas Covid-19 Pengunjung Mal Dinilai sebagai Perlindungan Ekstra
Suasana Mal di Jakarta di Tengah Polemik Sertifikat Vaksin
Sidak di Jakarta Barat, Satpol PP DKI Nilai Mal Telah Penuhi Protokol Kesehatan
9 Hal Penting yang Harus Dilakukan Sebelum Membuka Franchise
Di Balik Aturan Wajib Vaksin dan Swab Antigen Negatif untuk Masuk Mal