Pemda angkat tangan masalah mogok kerja & PHK karyawan Freeport
"Kami di sini tidak bisa selesaikan persoalan ini. Kami serahkan persoalan ini kepada pemerintah pusat. Pemda angkat tangan," kata Bupati Mimika, Eltinus Omaleng.
Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, menyerahkan persoalan ketenagakerjaan menyangkut ribuan karyawan PT Freeport Indonesia yang saat ini melakukan aksi mogok kepada pemerintah pusat.
"Kami di sini tidak bisa selesaikan persoalan ini. Kami serahkan persoalan ini kepada pemerintah pusat. Pemda angkat tangan," kata Bupati Mimika, Eltinus Omaleng di Timika, Minggu (11/6).
-
Apa yang ditemukan di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Kota Medan? Kepolisian menemukan lima mayat di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Kota Medan usai menggeledah kampus swasta tersebut.
-
Di mana UNU Yogyakarta dibangun? Kampus UNU berdiri di lahan 7.478 meter persegi, dan mampu menampung 3.774 mahasiswa dan 151 dosen.
-
Apa yang dilakukan Mies van Bekkum di Jakarta? Pada zaman dahulu, Mies van Bekkum datang ke tempat itu untuk menyatukan kembali keluarga Belanda yang terpisah akibat ditawan Jepang.
-
Siapa Diandra Minunet? Diandra Minunet, yang merupakan putri sambung dari Bella Saphira, saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Indonesia.
-
Kapan Kota Tua Jakarta didirikan? Sejarah Kota Tua Jakarta berawal pada 1526, ketika Fatahillah, seorang komandan dari Kesultanan Demak, menyerang Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan milik dari Kerajaan Pajajaran.
-
Di mana letak KWT Mina Lestari 012? Masyarakat bisa datang langsung ke KWT Mina Lestari, Jalan Mina Raya II RW 012, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, jam berapa pun untuk menikmati terapi Leuhang
Menurut Eltinus, persoalan ketenagakerjaan di Mimika saat ini seharusnya ditangani langsung oleh pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian Ketenagakerjaan, mengingat Pemkab Mimika sudah tidak bisa berbuat banyak.
"Sejak persoalan karyawan Freeport di Mimika kami sudah lakukan berbagai hal termasuk memfasilitasi antara manajemen dan perwakilan karyawan untuk duduk bersama dan membicarakan hal ini namun tidak ada kesepakatan dari hasil pertemuan itu bahkan sampai ke pusat," tuturnya.
Bupati juga mengakui telah berulang kali mengimbau agar karyawan mogok Freeport menanggapi panggilan manajemen untuk kembali bekerja. Namun hal tersebut tidak diindahkan malah karyawan mogok kembali memperpanjang mogok kerja.
Bahkan saat ini Pemkab Mimika tidak dapat berbuat apa-apa dengan 2.800 karyawan ini sudah di-PHK. Pemkab sendiri tidak memiliki hak untuk mengintervensi kebijakan Freeport termasuk meminta manajemen untuk menerima karyawan PHK untuk kembali bekerja.
"Kalau saya bilang Freeport harus terima ribuan karyawan ini untuk kembali bekerja itu sia-sia. Termasuk aksi demonstrasi karyawan beberapa waktu lalu di kantor Bupati Mimika juga adalah hal yang sia-sia," ujarnya seperti dikutip dari Antara.
Eltinus berharap agar pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan dapat menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di Mimika yang kini semakin berkepanjangan.
Baca juga:
Demo karyawan Freeport, water cannon dan ratusan aparat disiagakan
Bos besar Freeport diminta 'turun gunung' selesaikan masalah di RI
Freeport ajukan 3 permintaan ke pemerintah Jokowi-JK
Cerita Luhut saat beberkan polemik Freeport ke pemerintah AS
Menko Luhut: Pegawai yang dipecat Freeport dapat Rp 2 miliar